BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mematangkan peleburan 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi enam OPD dengan nomenklatur baru. Penataan birokrasi ini ditargetkan rampung sehingga struktur organisasi dan penganggaran perangkat daerah hasil penggabungan mulai berlaku pada Januari 2027.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis.
Peleburan tidak hanya menyangkut penggabungan organisasi, tetapi juga penataan struktur jabatan, penyesuaian program kerja, pembentukan unit pelaksana teknis (UPT), hingga penghitungan efisiensi anggaran.
Untuk mempercepat proses tersebut, Bupati Bengkalis telah menunjuk enam pejabat sebagai koordinator sekaligus penanggung jawab persiapan peleburan masing-masing OPD.
Salah satu penggabungan yang tengah dipersiapkan adalah penyatuan Dinas Perkebunan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) menjadi Dinas Pertanian (Distan).
Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan, Johansyah Syafri, yang dipercaya mengoordinasikan persiapan penggabungan tersebut, mengatakan sejumlah tahapan sudah berjalan, termasuk penghitungan potensi penghematan anggaran.
Menurutnya, penyatuan dua dinas menjadi satu perangkat daerah akan berdampak pada perubahan struktur organisasi dan berkurangnya sejumlah jabatan, mulai dari kepala dinas hingga pejabat administrator.
"Saat penerapan menjadi satu OPD nanti, ada beberapa jabatan yang akan hilang dari dua OPD yang bergabung ini. Mulai dari kepala dinas serta pejabat administrator, tentu ada pengurangan jabatan," kata Johansyah, Senin (2/11/2026).
Berkurangnya struktur organisasi tersebut menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam efisiensi anggaran. Namun, Johansyah belum bersedia mengungkapkan besaran penghematan yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2027.
"Untuk pelaksanaan peleburan tersebut kita sudah lakukan penghitungan. Angkanya juga sudah didapat berapa jumlah anggaran yang bisa diefisiensi untuk 2027 mendatang. Namun, belum bisa kita sampaikan," ungkapnya.
Selain menghitung efisiensi, pemerintah daerah juga menyiapkan penyesuaian program dan kegiatan dari kedua dinas. Seluruh program yang sebelumnya dikelola secara terpisah akan dipetakan kembali sesuai bidang dan pembagian tugas dalam struktur Dinas Pertanian yang baru.
Penataan juga mencakup keberadaan UPT agar pembagian tugas dan fungsi setelah penggabungan tidak tumpang tindih. Sementara dalam penyusunan APBD 2027, anggaran kedua dinas akan disesuaikan dan diintegrasikan ke dalam satu perangkat daerah.
"Jadi di awal Januari 2027 nantinya sudah menggunakan dinas baru. Struktur sudah disiapkan dan penyusunan anggaran menjadi satu dinas juga sudah dilakukan," jelas Johansyah.
Penataan Jabatan dan Penganggaran Dikebut
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis, Djamaluddin, membenarkan persiapan peleburan sejumlah OPD sedang berjalan.
Menurutnya, pembahasan mengenai struktur organisasi, pembagian tugas, dan penganggaran dilakukan masing-masing koordinator bersama perangkat daerah terkait.
BKPP selanjutnya akan menggunakan hasil penyusunan tersebut sebagai dasar mempersiapkan penataan personel dan pengukuhan pejabat pada struktur organisasi yang baru.
Pemerintah daerah juga akan mempersiapkan uji kompetensi atau job fit bagi pejabat yang akan mengisi jabatan pada perangkat daerah hasil penggabungan.
Seluruh tahapan ditargetkan selesai pada Januari 2027. Dengan demikian, enam OPD hasil peleburan diharapkan sudah dapat menjalankan tugas dan fungsi menggunakan struktur organisasi yang baru sesuai jadwal penerapan yang ditetapkan.
Peleburan 12 OPD menjadi enam OPD ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Bengkalis menyederhanakan struktur birokrasi. Efektivitas penggabungan nantinya akan ditentukan oleh kejelasan pembagian kewenangan, kesinambungan program pelayanan publik, serta kemampuan pemerintah daerah merealisasikan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. (rri)
BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mematangkan peleburan 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi enam OPD dengan nomenklatur baru. Penataan birokrasi ini ditargetkan rampung sehingga struktur organisasi dan penganggaran perangkat daerah hasil penggabungan mulai berlaku pada Januari 2027.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis.
Peleburan tidak hanya menyangkut penggabungan organisasi, tetapi juga penataan struktur jabatan, penyesuaian program kerja, pembentukan unit pelaksana teknis (UPT), hingga penghitungan efisiensi anggaran.
Untuk mempercepat proses tersebut, Bupati Bengkalis telah menunjuk enam pejabat sebagai koordinator sekaligus penanggung jawab persiapan peleburan masing-masing OPD.
Salah satu penggabungan yang tengah dipersiapkan adalah penyatuan Dinas Perkebunan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) menjadi Dinas Pertanian (Distan).
Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan, Johansyah Syafri, yang dipercaya mengoordinasikan persiapan penggabungan tersebut, mengatakan sejumlah tahapan sudah berjalan, termasuk penghitungan potensi penghematan anggaran.
Menurutnya, penyatuan dua dinas menjadi satu perangkat daerah akan berdampak pada perubahan struktur organisasi dan berkurangnya sejumlah jabatan, mulai dari kepala dinas hingga pejabat administrator.
"Saat penerapan menjadi satu OPD nanti, ada beberapa jabatan yang akan hilang dari dua OPD yang bergabung ini. Mulai dari kepala dinas serta pejabat administrator, tentu ada pengurangan jabatan," kata Johansyah, Senin (2/11/2026).
Berkurangnya struktur organisasi tersebut menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam efisiensi anggaran. Namun, Johansyah belum bersedia mengungkapkan besaran penghematan yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2027.
"Untuk pelaksanaan peleburan tersebut kita sudah lakukan penghitungan. Angkanya juga sudah didapat berapa jumlah anggaran yang bisa diefisiensi untuk 2027 mendatang. Namun, belum bisa kita sampaikan," ungkapnya.
Selain menghitung efisiensi, pemerintah daerah juga menyiapkan penyesuaian program dan kegiatan dari kedua dinas. Seluruh program yang sebelumnya dikelola secara terpisah akan dipetakan kembali sesuai bidang dan pembagian tugas dalam struktur Dinas Pertanian yang baru.
Penataan juga mencakup keberadaan UPT agar pembagian tugas dan fungsi setelah penggabungan tidak tumpang tindih. Sementara dalam penyusunan APBD 2027, anggaran kedua dinas akan disesuaikan dan diintegrasikan ke dalam satu perangkat daerah.
"Jadi di awal Januari 2027 nantinya sudah menggunakan dinas baru. Struktur sudah disiapkan dan penyusunan anggaran menjadi satu dinas juga sudah dilakukan," jelas Johansyah.
Penataan Jabatan dan Penganggaran Dikebut
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis, Djamaluddin, membenarkan persiapan peleburan sejumlah OPD sedang berjalan.
Menurutnya, pembahasan mengenai struktur organisasi, pembagian tugas, dan penganggaran dilakukan masing-masing koordinator bersama perangkat daerah terkait.
BKPP selanjutnya akan menggunakan hasil penyusunan tersebut sebagai dasar mempersiapkan penataan personel dan pengukuhan pejabat pada struktur organisasi yang baru.
Pemerintah daerah juga akan mempersiapkan uji kompetensi atau job fit bagi pejabat yang akan mengisi jabatan pada perangkat daerah hasil penggabungan.
Seluruh tahapan ditargetkan selesai pada Januari 2027. Dengan demikian, enam OPD hasil peleburan diharapkan sudah dapat menjalankan tugas dan fungsi menggunakan struktur organisasi yang baru sesuai jadwal penerapan yang ditetapkan.
Peleburan 12 OPD menjadi enam OPD ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Bengkalis menyederhanakan struktur birokrasi. Efektivitas penggabungan nantinya akan ditentukan oleh kejelasan pembagian kewenangan, kesinambungan program pelayanan publik, serta kemampuan pemerintah daerah merealisasikan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. (rri)