KUANTAN SINGINGI- Terpidana kasus korupsi pembangunan Hotel Kuantan Singingi (Kuansing), H Muslim, akhirnya membayar denda sebesar Rp100 juta. Pembayaran tersebut dilakukan melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing pada Rabu (4/11/2026).

Muslim yang merupakan Ketua DPRD Kuansing periode 2009–2014 itu membayar denda sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan atas perkara korupsi pembangunan hotel yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp22,6 miliar.

Kepala Kejari Kuansing, Andre, melalui Kasi Intelijen Sunardi Ependi, membenarkan pembayaran denda tersebut. Dia mengatakan, uang denda diserahkan oleh pihak keluarga terpidana melalui Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kuansing.

"Pada Rabu, 4 November 2026, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi melalui Seksi Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan kegiatan penyerahan dan pembayaran uang denda dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana H Muslim, dengan nilai sebesar Rp100 juta," ujar Sunardi, Jumat (6/11/2026) siang.

Menurut Sunardi, pembayaran tersebut merupakan bentuk pemenuhan kewajiban terpidana sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dia menegaskan, Kejari Kuansing terus berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan pemulihan keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi.

"Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi terus berkomitmen untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan upaya pemulihan keuangan negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi," tegasnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis 3 tahun 4 bulan penjara kepada Muslim, Kamis (12/3/2026). Selain pidana penjara, Muslim juga diwajibkan membayar denda Rp100 juta.

Majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama menyatakan Muslim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam amar putusan, hakim menetapkan apabila denda tidak dibayarkan, Muslim harus menjalani pidana kurungan pengganti selama 40 hari.

Kasus korupsi ini berkaitan dengan penyimpangan penganggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Hotel Kuansing di samping Gedung Abdoer Rauf pada Tahun Anggaran 2014.

Perkara tersebut bermula ketika Bupati Kuansing saat itu, Sukarmis, memindahkan lokasi pembangunan hotel ke kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kebijakan tersebut dinilai tidak didukung perencanaan dan kajian kelayakan yang memadai.

Pemerintah daerah kemudian mengalokasikan anggaran Rp5,3 miliar untuk pembebasan lahan dan Rp47,7 miliar untuk pembangunan fisik hotel melalui APBD.

Dalam pembahasan anggaran, Muslim yang saat itu menjabat Ketua DPRD Kuansing disebut berperan aktif menyetujui dan mengesahkan usulan anggaran tersebut meski tidak didukung dasar

kasus korupsi pembangunan Hotel Kuantan Singingi (Kuansing), H Muslim, telah membayar denda sebesar Rp100 juta. Pembayaran dilakukan melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing pada Rabu (4/11/2026).

Muslim yang merupakan Ketua DPRD Kuansing periode 2009–2014 itu membayar denda sebagai bentuk pemenuhan kewajiban berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara korupsi pembangunan hotel yang merugikan keuangan negara hingga Rp22,6 miliar.

Kepala Kejari Kuansing, Andre, melalui Kasi Intelijen Sunardi Ependi, membenarkan pembayaran tersebut. Menurutnya, uang denda diserahkan oleh pihak keluarga terpidana melalui Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kuansing.

"Pada Rabu, 4 November 2026, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi melalui Seksi Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan kegiatan penyerahan dan pembayaran uang denda dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana H Muslim, dengan nilai sebesar Rp100 juta," ujar Sunardi, Jumat (6/11/2026).

Ia menjelaskan, pembayaran tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban terpidana sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sunardi menegaskan, Kejari Kuansing berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional dan transparan, termasuk mengoptimalkan pemulihan keuangan negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis 3 tahun 4 bulan penjara terhadap Muslim pada Kamis (12/3/2026). Selain hukuman penjara, Muslim juga diwajibkan membayar denda Rp100 juta.

Majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama menyatakan Muslim terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam putusannya, hakim menetapkan pidana kurungan pengganti selama 40 hari apabila denda tersebut tidak dibayarkan.

Kasus korupsi ini berkaitan dengan penyimpangan penganggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Hotel Kuansing di samping Gedung Abdoer Rauf pada Tahun Anggaran 2014.

Perkara bermula ketika Bupati Kuansing saat itu, Sukarmis, memindahkan lokasi pembangunan hotel ke kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kebijakan tersebut dinilai tidak didukung perencanaan dan kajian kelayakan yang memadai.

Pemerintah daerah kemudian mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,3 miliar untuk pembebasan lahan dan Rp47,7 miliar untuk pembangunan fisik hotel melalui APBD.

Dalam pembahasan anggaran, Muslim yang saat itu menjabat Ketua DPRD Kuansing disebut berperan aktif menyetujui dan mengesahkan usulan anggaran tersebut meski tidak didukung perencanaan yang sah. Dalam persidangan juga terungkap adanya dugaan rekayasa administrasi dan penyalahgunaan wewenang.

Pembangunan hotel kemudian dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp46,5 miliar dan rampung pada April 2015.

Namun, bangunan tersebut tidak pernah dimanfaatkan karena tidak memiliki dasar hukum pengelolaan. Di antaranya, belum adanya peraturan daerah terkait penyertaan modal maupun pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD).

Akibatnya, hotel tersebut terbengkalai hingga mengalami kerusakan fisik mencapai 56,32 persen.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp22.637.294.608 atau sekitar Rp22,6 miliar.(}