JAKARTA - Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Di tengah pernyataan pemerintah yang menegaskan tidak ada lagi ruang untuk menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), DPR RI mulai bergerak memproses usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berpotensi mengarah pada pemakzulan Wapres.

Terbaru, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi menyerahkan usulan HMP kepada pimpinan DPR dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikannya.

Rapat penyerahan usulan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal. Perwakilan delapan fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat, hadir menyampaikan serta menyerahkan dokumen usulan tersebut.

Perkembangan ini sekaligus menandai menguatnya tekanan politik terhadap Gibran. Sebab, sebelumnya DPR hanya menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait wacana pemakzulan, namun kini usulan formal penggunaan hak konstitusional parlemen telah disampaikan kepada pimpinan DPR.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan Gibran tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan perlawanan hukum melalui PTUN terkait polemik ijazahnya.

Syahganda menyampaikan hal itu untuk meluruskan pernyataan Gibran setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11). Ketika itu, Gibran mengungkapkan bahwa Presiden menyarankan dirinya tetap berjuang melalui PTUN dengan membawa seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat SD hingga S-1.

Menurut Syahganda, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut putusan MA dan MK telah menutup ruang untuk upaya hukum lanjutan terhadap persoalan yang sama.

"Itu kan sudah dibantah oleh Pak Yusril. Bahwa, tidak ada lagi harapan di PTUN karena itu sudah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak usah mengulang lagi," ujar Syahganda di Jakarta, Rabu (11/11/2026), seperti dikutip antaranews.

Dia bahkan mengungkapkan telah bertemu Presiden Prabowo di kediaman resminya selama sekitar dua jam untuk membicarakan perkembangan situasi nasional, termasuk persoalan penyadapan terhadap Presiden.

Syahganda juga mengaku sempat berdiskusi dengan Yusril sekitar 15 menit sebelum Menko tersebut menemui Presiden di Istana, Selasa lalu. Dari pembicaraan itu, dia menilai penjelasan Yusril merupakan sikap yang tepat terkait status hukum dokumen pendidikan Gibran.

Menurutnya, Presiden tidak mungkin mendorong Gibran kembali menempuh langkah hukum yang dinilai sudah tertutup, terlebih pemerintah juga tengah menghadapi persoalan serius terkait dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

Sementara itu, Yusril sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat dua putusan lembaga peradilan tertinggi yang menjadi dasar perkembangan polemik tersebut.

Pertama, Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA. Meski demikian, permohonan dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Kedua, Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan terkait Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran. MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Yusril menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat. Sementara putusan MA juga telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum biasa untuk mempersoalkan perkara yang sama.

Meski demikian, Yusril menyebut masih terdapat proses administratif berupa tindak lanjut terhadap putusan MA oleh pihak tergugat. Setelah proses tersebut dilaksanakan, persoalan administrasi hukum terkait surat penyetaraan pendidikan itu dinilai selesai.

Di sisi lain, perkembangan di DPR kini menjadi perhatian pemerintah. Yusril sebelumnya menyatakan pemerintah akan mengamati proses pembahasan di parlemen dan tidak akan mencampuri kewenangan DPR dalam menentukan langkah konstitusional.

Penggunaan HMP sendiri merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang MD3. Hak tersebut dapat digunakan, antara lain, untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.

Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya. Usulan tersebut masih harus diproses melalui mekanisme dan tahapan konstitusional yang berlaku, termasuk pembahasan di DPR dan mekanisme pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi apabila prosesnya berlanjut.

Dengan masuknya usulan dari 120 anggota lintas delapan fraksi, polemik ijazah Gibran kini tidak lagi sekadar menjadi perdebatan hukum dan administrasi, tetapi telah berkembang menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan yang berpotensi menentukan kelanjutan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. (*)