JAKARTA - Bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut. Sedikitnya delapan nama tokoh politik nasional kini masuk dalam perbincangan lintas partai, mulai dari Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga sejumlah elite Partai Gerindra.

Namun, di tengah menguatnya berbagai spekulasi dan manuver politik tersebut, satu hal menjadi semakin jelas: Presiden Prabowo Subianto memegang kendali utama dalam menentukan siapa yang akan diusulkan untuk mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia itu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Sabtu (14/11/2026), mengungkapkan delapan nama yang masuk dalam pembicaraan politik mengenai pengganti Gibran.

Mereka adalah Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Doli menyebut para tokoh tersebut memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik maupun pemerintahan. Meski demikian, Golkar menegaskan tidak ingin memaksakan kadernya untuk menduduki jabatan Wapres. Keputusan akhir sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo sebagai Presiden.

Daftar delapan nama tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai pengganti Gibran tidak hanya berkutat pada satu partai. Ada representasi Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, hingga PDIP yang masuk dalam dinamika politik tersebut.

Gerindra Punya Tiga Nama Strategis

Dari delapan nama yang mencuat, Gerindra menjadi partai dengan representasi paling menonjol. Tiga tokohnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani, masuk dalam daftar yang disampaikan Golkar.

Dasco merupakan Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR. Kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan dan pengalamannya dalam komunikasi politik parlemen membuat namanya relevan dalam pembahasan konfigurasi pemerintahan ke depan.

Sementara Sugiono memiliki posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri. Kombinasi jabatan politik dan pemerintahan tersebut menjadi salah satu modal yang membuat namanya diperhitungkan.

Adapun Ahmad Muzani merupakan Ketua MPR RI yang memiliki pengalaman panjang di parlemen. Namun, Muzani justru menyatakan ingin fokus mengawal proses pergantian Wapres dan meminta agar dirinya tidak ditanya mengenai bursa calon tersebut.

Munculnya tiga nama dari Gerindra semakin menarik setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menyebut kemungkinan figur pengganti Gibran berasal dari partai yang dipimpin Prabowo tersebut.

Pernyataan Zulhas ini menjadi sinyal bahwa peluang kader internal Gerindra tidak bisa dikesampingkan dalam kalkulasi politik menuju penentuan Wapres baru.

Golkar, PKB dan Demokrat Punya Kandidat

Di luar Gerindra, Golkar juga memiliki figur potensial melalui Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia.

Bahlil bukan hanya memimpin partai berlambang pohon beringin, tetapi juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Posisi tersebut memberinya pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan sekaligus kekuatan politik melalui salah satu partai besar pendukung Prabowo.

Namun, sikap Golkar yang menyerahkan keputusan kepada Presiden memperlihatkan bahwa partai tersebut tidak ingin menjadikan pencalonan kader sebagai harga mati.

PKB juga memiliki aspirasi tersendiri. Politikus PKB Lalu Hadrian secara terbuka menyatakan keinginan partainya untuk mendorong Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masuk dalam bursa pengganti Gibran.

Cak Imin memiliki pengalaman panjang dalam politik nasional, pernah menduduki sejumlah posisi pemerintahan, serta mempunyai basis dukungan politik melalui PKB. Jika namanya benar-benar dipertimbangkan, hal itu tentu akan memperkuat posisi PKB dalam konfigurasi kekuasaan.

Sementara Demokrat memiliki AHY. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut saat ini memiliki pengalaman sebagai menteri dan menjadi salah satu figur penting dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Keterlibatan nama AHY dalam bursa ini juga memperlihatkan bahwa representasi partai koalisi masih menjadi salah satu variabel yang diperhitungkan.

Puan Maharani dan Peluang Lintas Koalisi

Nama Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi salah satu yang paling menarik perhatian. Sebagai kader PDIP, kemunculan Puan membuka kemungkinan pembicaraan pengisian jabatan Wapres melibatkan kekuatan politik di luar koalisi pemerintahan.

Namun, peluang tersebut belum bisa dianggap sebagai sikap resmi PDIP.

Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan belum ada pembicaraan internal partainya mengenai pencalonan Puan sebagai Wapres pengganti Gibran.

Sekretaris Jenderal PDIP Deddy Sitorus juga menyatakan partainya tidak ikut dalam pertemuan pimpinan partai koalisi di Istana Bogor dan menyerahkan keputusan kepada Presiden.

Dengan demikian, masuknya Puan dalam daftar delapan nama lebih tepat dibaca sebagai bagian dari dinamika pembicaraan politik, bukan sebagai keputusan atau usulan resmi PDIP.

Selain Puan, nama Sri Sultan Hamengku Buwono X juga ramai diperbincangkan di ruang publik dan media sosial. Namun, hingga Sabtu (14/11/2026), nama Sultan lebih banyak muncul sebagai spekulasi publik ketimbang usulan resmi partai politik.

Sultan sendiri meminta agar isu tersebut tidak dibesar-besarkan dan menegaskan persoalan pengisian jabatan Wapres bukan menjadi kewenangannya.

Prabowo Beri Waktu Sepekan, Koalisi Mulai Berhitung

Di tengah munculnya berbagai nama, perhatian politik kini tertuju pada langkah Prabowo setelah pertemuan tertutup dengan para pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden disebut memberikan waktu sekitar satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk melakukan pembahasan dan menyampaikan usulan nama calon Wapres.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa partainya akan terlebih dahulu melakukan pembahasan internal sebelum kembali berkomunikasi dengan Presiden.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa proses penentuan pengganti Gibran masih berada pada tahap konsolidasi politik. Belum ada keputusan final mengenai figur yang akan dipilih.

Menariknya, Prabowo tidak mengunci pembahasan hanya pada satu partai atau satu nama. Sikap Golkar yang menyerahkan keputusan kepada Presiden, pernyataan PAN yang membuka peluang kader Gerindra, serta aspirasi PKB untuk mendorong Cak Imin memperlihatkan adanya ruang negosiasi antarkekuatan politik.

Di sisi lain, PDIP mengambil posisi berbeda dengan tidak terlibat dalam pertemuan koalisi. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa konfigurasi politik pengisian jabatan Wapres belum sepenuhnya mencerminkan kesepakatan seluruh kekuatan politik nasional.

Peluang Figur di Luar Delapan Nama

Hal lain yang patut dicermati adalah pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani bahwa dua calon Wapres yang akan diajukan Presiden tidak harus berasal dari partai koalisi.

Pernyataan tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi Prabowo untuk mempertimbangkan figur di luar delapan nama yang telah mencuat.

Artinya, peluang tidak hanya terbatas pada elite partai politik. Tokoh nasional, profesional, teknokrat, maupun figur independen yang dinilai memiliki kapasitas dan kompatibilitas dengan Presiden juga berpotensi masuk dalam pertimbangan politik.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim sebelumnya menyampaikan kriteria figur Wapres yang diharapkan, yakni sosok yang kompatibel dengan Presiden, cerdas, memiliki wawasan global, serta mampu mengayomi masyarakat yang majemuk.

Kriteria tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan pengganti Gibran idealnya tidak berhenti pada persoalan representasi dan pembagian kekuasaan antarp partai. Kapasitas kepemimpinan dan kebutuhan pemerintahan juga menjadi pertimbangan penting.

MPR Menunggu Dua Nama dari Presiden

Di balik seluruh dinamika politik tersebut, pengisian jabatan Wapres tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Berdasarkan perkembangan hingga 14 November 2026, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada 12 November dan Prabowo menyatakan menerima pengunduran diri tersebut.

Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon Wapres. Sementara itu, MPR menargetkan proses pemilihan hingga pelantikan Wapres pengganti dapat diselesaikan pada 2 Desember 2026.

Dengan tenggat waktu yang relatif ketat, pembahasan di tingkat partai politik diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa hari ke depan.

Pada akhirnya, delapan nama yang telah mencuat belum tentu seluruhnya masuk dalam dua nama yang akan diajukan Presiden kepada MPR. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan Prabowo mengambil pilihan di luar daftar tersebut.

Empat Faktor Penentu Pilihan Prabowo

Jika membaca perkembangan politik hingga saat ini, setidaknya ada empat faktor yang berpotensi menentukan pilihan Prabowo.

Pertama, kehendak Presiden. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengusulkan dua calon kepada MPR, Prabowo menjadi figur paling menentukan dalam proses ini.

Kedua, keseimbangan koalisi. Pilihan Wapres akan berpengaruh terhadap hubungan antarpimpinan partai pendukung pemerintah. Mengakomodasi satu partai bisa memperkuat hubungan politik, tetapi juga berpotensi memunculkan dinamika baru di antara partai lainnya.

Ketiga, kebutuhan pemerintahan. Prabowo harus mempertimbangkan apakah membutuhkan pendamping yang kuat dalam komunikasi politik dan parlemen, berpengalaman dalam pemerintahan, atau memiliki kapasitas diplomasi dan wawasan internasional.

Keempat, penerimaan politik di MPR. Dua nama yang diajukan Presiden tetap harus memperoleh dukungan melalui mekanisme pemilihan konstitusional.

Dengan demikian, pertarungan menuju kursi Wapres bukan semata-mata persaingan popularitas atau kekuatan masing-masing partai. Ada kalkulasi kekuasaan, kebutuhan stabilitas pemerintahan, dan kemampuan membangun konsolidasi politik yang ikut menentukan.

Hingga 14 November 2026, belum ada dasar kuat untuk menempatkan satu nama sebagai kandidat paling unggul. Delapan nama yang beredar masih berada pada tahap aspirasi, komunikasi politik, dan penjajakan.

Perkembangan paling menentukan justru akan terlihat setelah berakhirnya masa pembahasan satu pekan yang diberikan Prabowo kepada partai-partai koalisi.

Apakah Presiden akan mengakomodasi aspirasi partai-partai pendukung, memilih figur dari lingkaran Gerindra, merangkul kekuatan politik di luar koalisi, atau justru menghadirkan nama baru yang selama ini tidak diperhitungkan?

Jawabannya berada di tangan Prabowo.

Sebab, pada akhirnya, pengisian kursi Wapres bukan sekadar soal siapa mendapatkan jabatan, melainkan bagaimana Presiden membangun konfigurasi kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas politik sekaligus mengawal pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2024–2029. (*)

Dihimpun dari berbagai sumber