BANDUNG - Kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 masih menjadi perhatian jutaan pekerja di Indonesia. Namun, para buruh dan pekerja yang berharap mendapatkan bantuan Rp900 ribu tersebut tampaknya masih harus bersabar.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, hingga Sabtu (14/11/2026), BSU periode Oktober-Desember 2026 belum disalurkan. Pemerintah masih menyelesaikan proses administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli di Bandung, seperti dikutip dari antaranews, Sabtu (14/11/2026).

Yassierli sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi pencairan BSU yang beredar di media sosial maupun pesan berantai.

Menurutnya, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai jadwal pencairan, mekanisme penyaluran, serta daftar penerima hanya disampaikan melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya dari informasi-informasi yang lain," tegasnya.

Ditargetkan 13,3 Juta Pekerja

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan kembali program BSU sebagai salah satu stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal IV 2026.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Dalam program tersebut, setiap pekerja yang memenuhi persyaratan akan memperoleh bantuan Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.

Dengan demikian, total bantuan yang diterima setiap pekerja mencapai Rp900 ribu dan dibayarkan sekaligus, bukan dicairkan setiap bulan.

Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.

Kehadiran BSU diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi pekerja, terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah dinamika harga kebutuhan pokok dan tantangan ekonomi menjelang akhir tahun.

Penyaluran Melalui Rekening Bank

Perkembangan terbaru juga disampaikan Airlangga Hartarto pada Kamis (12/11/2026).

Ia mengatakan pemerintah mengharapkan penyaluran BSU kuartal IV 2026 dilakukan melalui rekening bank masing-masing penerima.

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai program pembukaan rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1-4 yang belum memiliki rekening perbankan.

"Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," ujar Airlangga di Jakarta.

Sebelumnya, Kemnaker melalui keterangan resminya pada 5 November 2026 menyebutkan penyaluran BSU direncanakan berlangsung pada November-Desember 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Dengan perkembangan terbaru tersebut, mekanisme penyaluran melalui rekening bank masih menjadi arah kebijakan yang diharapkan pemerintah. Kepastian teknisnya tetap menunggu pengumuman resmi Kemnaker.

Syarat Resmi Penerima BSU 2026

Bagi pekerja yang menantikan bantuan tersebut, pemerintah telah menetapkan ketentuan penerima melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Regulasi yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 itu menjadi landasan pelaksanaan program BSU tahun ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima, yakni:

Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.

Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sesuai batas upah minimum daerah.

Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri aktif.

Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.

Khusus persyaratan penghasilan, terdapat ketentuan penyesuaian bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta.

Dalam kondisi tersebut, batas maksimal upah penerima mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara bagi daerah yang tidak menetapkan UMK, batas penghasilan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Upah yang menjadi acuan adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam basis data lembaga tersebut.

Tak Perlu Daftar, Waspadai Link Palsu

Kabar baiknya, pekerja yang memenuhi persyaratan tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk memperoleh BSU.

Data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan selanjutnya diproses melalui tahapan verifikasi serta validasi oleh pemerintah.

Kemnaker juga menegaskan bahwa data calon penerima masih harus melalui proses pemeriksaan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada pekerja yang memenuhi ketentuan.

Untuk memperoleh informasi resmi, pekerja dapat mengakses laman:

https://bsu.kemnaker.go.id/

Namun, Kemnaker mengingatkan bahwa mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi. Karena itu, pekerja diminta tidak sembarangan memasukkan NIK, nomor rekening, maupun data pribadi melalui tautan yang tidak terverifikasi.

Dengan demikian, meskipun regulasi dan besaran bantuan sudah ditetapkan, pencairan BSU kuartal IV 2026 masih menunggu penyelesaian administrasi di Kemenkeu, dilanjutkan dengan pemutakhiran, validasi, dan penetapan data penerima oleh Kemnaker.

Jutaan pekerja kini tinggal menantikan satu hal: kapan dana Rp900 ribu tersebut benar-benar masuk ke rekening mereka. (*)