Persidangan dugaan pemerasan anggaran di lingkungan Dinas PUPR-PPKP Provinsi Riau membuka fakta baru yang mengejutkan. Kesaksian para kepala UPT mengungkap adanya skema kontribusi dari anggaran, di tengah tekanan internal saat tambahan dana digulirkan. Bahkan, kontribusi disebut mencapai lima persen, dengan proses penyerahan dilakukan secara bertahap, hingga memaksa sejumlah pihak mencari dana secara pribadi.
Di sisi lain, Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, membantah tegas seluruh tudingan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah meminta maupun mengetahui adanya pengumpulan dana, sekaligus menyebut tidak ada konfirmasi dari pihak yang mengaku tertekan. Dengan fakta yang terus berkembang di persidangan, majelis hakim kini mendalami alur dana secara menyeluruh, sementara sidang akan kembali dilanjutkan untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya.
