PEKANBARU– Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, terus memperjuangkan percepatan pembangunan daerah dengan mendorong Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kembali berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) serta mengusulkan revitalisasi Istana Siak kepada pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Afni usai bertemu dengan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Afni mengatakan, pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni pengusulan kembali KITB sebagai PSN dan upaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk revitalisasi Istana Siak.
"Kami menyampaikan keinginan besar Pemerintah Kabupaten Siak agar Kawasan Industri Tanjung Buton dapat kembali menjadi Proyek Strategis Nasional. Dulu KITB sempat berstatus PSN pada 2018, namun pada 2019 status itu sudah tidak lagi disandang," ucap Afni.
Berdasarkan hasil pembahasan dengan Kemenko Perekonomian, ungkap Afni, KITB dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan umum untuk kembali diusulkan sebagai PSN.
Afni menjelaskan, salah satu syarat PSN adalah memiliki lahan minimal 50 hektare. Sementara KITB saat ini telah memiliki lahan berstatus clear and clean serta bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas sekitar 600 hektare, dengan total kawasan mencapai lebih dari 3.000 hektare.
Selain itu, posisi KITB juga dinilai sangat strategis karena berada dekat dengan Selat Malaka dan didukung akses jalan nasional yang telah terhubung hingga kawasan tersebut.
"Kalau nanti kembali menjadi PSN, tentu berbagai urusan seperti infrastruktur, perpajakan, AMDAL dan lainnya akan lebih mudah sehingga semakin menarik bagi para investor," ucap mantan wartawan itu.
Afni menambahkan, meski saat ini belum berstatus PSN, KITB telah mulai mendapatkan kepercayaan dari kalangan investor. Sejumlah investasi bahkan telah berjalan di kawasan tersebut.
"Sudah ada galangan kapal dengan nilai investasi sekitar Rp300 miliar dan dalam waktu dekat akan diresmikan investasi baru senilai Rp1 triliun," ungkap perempuan pertama menjadi bupati di Siak.
Selain sektor industri, Afni juga menyampaikan perlunya perhatian pemerintah pusat terhadap potensi pariwisata Kabupaten Siak, khususnya revitalisasi Istana Siak yang hingga kini masih terus diperjuangkan.
Menurutnya, selama ini program revitalisasi destinasi wisata nasional lebih banyak difokuskan pada sejumlah daerah seperti Borobudur dan kawasan wisata di Sumatera Utara.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Siak memaparkan berbagai potensi yang dimiliki daerah, mulai dari nilai sejarah, budaya, letak geografis, hingga aksesibilitas yang dinilai layak mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
"Kami menjelaskan mengapa pariwisata Siak juga harus mendapat atensi. Siak memiliki sejarah yang kuat, budaya yang kaya, letak geografis yang strategis serta daya tarik wisata yang besar," kata Afni.
Dalam pertemuan tersebut, Kemenko Perekonomian meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera menyiapkan bahan dan proposal pendukung agar dapat dikawal masuk ke dalam skala prioritas pemerintah pusat.
"Kami diminta segera menyiapkan proposal dan bahan pendukung. Insya Allah akan dikawal agar bisa masuk dalam prioritas ke depan," kata Afni. (bsh)
PEKANBARU– Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, terus memperjuangkan percepatan pembangunan daerah dengan mendorong Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kembali berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) serta mengusulkan revitalisasi Istana Siak kepada pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Afni usai bertemu dengan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Afni mengatakan, pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni pengusulan kembali KITB sebagai PSN dan upaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk revitalisasi Istana Siak.
"Kami menyampaikan keinginan besar Pemerintah Kabupaten Siak agar Kawasan Industri Tanjung Buton dapat kembali menjadi Proyek Strategis Nasional. Dulu KITB sempat berstatus PSN pada 2018, namun pada 2019 status itu sudah tidak lagi disandang," ucap Afni.
Berdasarkan hasil pembahasan dengan Kemenko Perekonomian, ungkap Afni, KITB dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan umum untuk kembali diusulkan sebagai PSN.
Afni menjelaskan, salah satu syarat PSN adalah memiliki lahan minimal 50 hektare. Sementara KITB saat ini telah memiliki lahan berstatus clear and clean serta bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas sekitar 600 hektare, dengan total kawasan mencapai lebih dari 3.000 hektare.
Selain itu, posisi KITB juga dinilai sangat strategis karena berada dekat dengan Selat Malaka dan didukung akses jalan nasional yang telah terhubung hingga kawasan tersebut.
"Kalau nanti kembali menjadi PSN, tentu berbagai urusan seperti infrastruktur, perpajakan, AMDAL dan lainnya akan lebih mudah sehingga semakin menarik bagi para investor," ucap mantan wartawan itu.
Afni menambahkan, meski saat ini belum berstatus PSN, KITB telah mulai mendapatkan kepercayaan dari kalangan investor. Sejumlah investasi bahkan telah berjalan di kawasan tersebut.
"Sudah ada galangan kapal dengan nilai investasi sekitar Rp300 miliar dan dalam waktu dekat akan diresmikan investasi baru senilai Rp1 triliun," ungkap perempuan pertama menjadi bupati di Siak.
Selain sektor industri, Afni juga menyampaikan perlunya perhatian pemerintah pusat terhadap potensi pariwisata Kabupaten Siak, khususnya revitalisasi Istana Siak yang hingga kini masih terus diperjuangkan.
Menurutnya, selama ini program revitalisasi destinasi wisata nasional lebih banyak difokuskan pada sejumlah daerah seperti Borobudur dan kawasan wisata di Sumatera Utara.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Siak memaparkan berbagai potensi yang dimiliki daerah, mulai dari nilai sejarah, budaya, letak geografis, hingga aksesibilitas yang dinilai layak mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
"Kami menjelaskan mengapa pariwisata Siak juga harus mendapat atensi. Siak memiliki sejarah yang kuat, budaya yang kaya, letak geografis yang strategis serta daya tarik wisata yang besar," kata Afni.
Dalam pertemuan tersebut, Kemenko Perekonomian meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera menyiapkan bahan dan proposal pendukung agar dapat dikawal masuk ke dalam skala prioritas pemerintah pusat.
"Kami diminta segera menyiapkan proposal dan bahan pendukung. Insya Allah akan dikawal agar bisa masuk dalam prioritas ke depan," kata Afni. (bsh)