JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap langkah besar pemerintah merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hingga Agustus 2026, pemerintah disebut telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara tersisa paling banyak 300 hingga akhir tahun.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, restrukturisasi dilakukan setelah pemerintah menemukan jumlah entitas BUMN yang sangat besar ketika Danantara mulai dibentuk. Saat itu, terdapat 1.074 BUMN jika dihitung bersama anak dan cucu perusahaan.

Presiden menilai jumlah tersebut terlalu gemuk. Selain banyak perusahaan yang dinilai tidak produktif, struktur pengelolaannya juga memiliki terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris.

"Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris," ujar Prabowo.

Karena itu, pemerintah memilih melakukan perampingan. Perusahaan yang dinilai tidak produktif atau tidak memberikan nilai tambah akan ditutup, sementara BUMN yang masih memiliki kinerja dan kontribusi ekonomi dipertahankan.

"Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup," kata Prabowo.

Pangkas Beban Direksi dan Komisaris

Prabowo menyebut restrukturisasi tersebut berpotensi mengurangi beban biaya yang selama ini dikeluarkan untuk membiayai struktur perusahaan negara.

Ia memperkirakan efisiensi yang dihasilkan mencapai sekitar Rp50 triliun per tahun. Dana tersebut, kata dia, dapat dialihkan untuk kebutuhan yang dinilai lebih produktif, mulai dari investasi hingga pembangunan sektor industri.

"Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah ingin BUMN tidak sekadar menjadi perusahaan milik negara, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Laba Sejumlah BUMN Naik

Dalam pidatonya, Prabowo juga memaparkan perkembangan kinerja sejumlah BUMN sepanjang enam bulan pertama 2026.

Ia menyebut laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.

Sementara itu, laba BUMN pada 2025 disebut mencapai Rp326 triliun. Angka tersebut meningkat 75,3 persen dibandingkan laba 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun.

Setoran dividen BUMN pada 2025 juga disebut mencapai Rp142,3 triliun atau naik 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dihitung secara neto setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025. Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa memperhitungkan PMN.

BUMN Didorong Masuk Hilirisasi

Prabowo menegaskan pembenahan BUMN tidak semata-mata mengejar kenaikan laba. Perusahaan negara juga diarahkan menjadi penggerak industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam.

Melalui Danantara, pemerintah menyebut telah melakukan groundbreaking sejumlah proyek hilirisasi pada Februari dan April 2026.

Proyek yang disebut antara lain pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, pembangunan smelter alumina menjadi aluminium, hingga proyek waste to energy.

Pemerintah berharap proyek-proyek tersebut dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Pengelolaan Devisa Ekspor Diperketat

Selain restrukturisasi BUMN, Prabowo juga menyoroti pengelolaan devisa hasil ekspor.

Melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), pemerintah mulai mengawasi pengelolaan devisa hasil ekspor dari sejumlah komoditas strategis.

Prabowo menyebut sejak beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam waktu dua bulan 13 hari.

Lebih dari 6.500 transaksi ekspor disebut telah dimonitor. Dari pemantauan tersebut, DSI juga menemukan potensi tambahan sekitar USD5 miliar yang berkaitan dengan perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.

Pengawasan tersebut selanjutnya akan diperluas ke 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi sebelum mencakup seluruh komoditas ekspor strategis.

Prabowo menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kekayaan dan sumber daya Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah," tegas Prabowo. (*)