PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau masih menghadapi kebutuhan bantuan perumahan yang belum seluruhnya terakomodasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Tercatat, pada 2026, sebanyak 7.046 unit rumah mendapat program BSPS, sementara pemerintah daerah menyebut masih ada sekitar 31 ribu masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan bantuan perumahan tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Progres pengerjaannya berbeda-beda.
“Ada 7.046 unit, ini sudah selesai, ada yang sudah 100 persen ada yang 30 persen, 50 persen. Tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau,” kata SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Rabu (23/9/2026).
Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah daerah mulai menyiapkan usulan bantuan untuk 2027. Namun, realisasi penambahan penerima masih bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah pusat.
“Target 2026 ini selesai dan kita menyusun untuk 2027. Tergantung memang masyarakat yang menerima itu lebih kurang 31.000 lagi, sekarang tinggal kemampuan pemerintah pusat dan akan kita usulkan,” ujarnya.
Selain persoalan jumlah penerima, Pemprov Riau menilai bantuan perbaikan rumah perlu diikuti pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Pemerintah daerah akan menyandingkan data penerima BSPS dengan rumah yang belum memiliki akses listrik maupun dokumen sertifikat.
“Kita sandingkan pertama terhadap bantuan ini rumah-rumah yang belum memiliki PLN-nya, yang perlu dukungan sertifikatnya,” kata SF.
Berdasarkan keterangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap penerima BSPS memperoleh bantuan Rp20 juta. Rinciannya Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah.
Dari program tersebut, penyaluran dana disebut telah mencapai sekitar 3.000 unit hingga September 2026. Sementara rumah yang telah selesai dibangun baru 276 unit. Penyaluran ditargetkan rampung hingga Desember 2026.
Penerima BSPS diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk desil empat dan menempati rumah tidak layak huni. Adapun dana program bersumber dari APBN, sedangkan pengerjaan dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat penerima.
Wilayah dengan BSPS terbesar berada di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah dengan alokasi terbanyak, yakni sekitar 1.000 unit. (har)
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau masih menghadapi kebutuhan bantuan perumahan yang belum seluruhnya terakomodasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Tercatat, pada 2026, sebanyak 7.046 unit rumah mendapat program BSPS, sementara pemerintah daerah menyebut masih ada sekitar 31 ribu masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan bantuan perumahan tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Progres pengerjaannya berbeda-beda.
“Ada 7.046 unit, ini sudah selesai, ada yang sudah 100 persen ada yang 30 persen, 50 persen. Tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau,” kata SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Rabu (23/9/2026).
Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah daerah mulai menyiapkan usulan bantuan untuk 2027. Namun, realisasi penambahan penerima masih bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah pusat.
“Target 2026 ini selesai dan kita menyusun untuk 2027. Tergantung memang masyarakat yang menerima itu lebih kurang 31.000 lagi, sekarang tinggal kemampuan pemerintah pusat dan akan kita usulkan,” ujarnya.
Selain persoalan jumlah penerima, Pemprov Riau menilai bantuan perbaikan rumah perlu diikuti pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Pemerintah daerah akan menyandingkan data penerima BSPS dengan rumah yang belum memiliki akses listrik maupun dokumen sertifikat.
“Kita sandingkan pertama terhadap bantuan ini rumah-rumah yang belum memiliki PLN-nya, yang perlu dukungan sertifikatnya,” kata SF.
Berdasarkan keterangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap penerima BSPS memperoleh bantuan Rp20 juta. Rinciannya Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah.
Dari program tersebut, penyaluran dana disebut telah mencapai sekitar 3.000 unit hingga September 2026. Sementara rumah yang telah selesai dibangun baru 276 unit. Penyaluran ditargetkan rampung hingga Desember 2026.
Penerima BSPS diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk desil empat dan menempati rumah tidak layak huni. Adapun dana program bersumber dari APBN, sedangkan pengerjaan dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat penerima.
Wilayah dengan BSPS terbesar berada di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah dengan alokasi terbanyak, yakni sekitar 1.000 unit. (har)