PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memasang target cukup ambisius dalam menekan angka kemiskinan. Dari kisaran 3,19 persen, angka tersebut ditargetkan turun hingga menyentuh 2 persen.
Untuk mengejar target itu, Pemko Pekanbaru tidak lagi ingin menjalankan program penanggulangan kemiskinan secara umum. Pemerintah akan memetakan persoalan berdasarkan wilayah dan kelompok masyarakat agar bantuan maupun intervensi yang diberikan benar-benar menyasar kebutuhan warga.
Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, karakteristik persoalan kemiskinan di setiap wilayah tidak selalu sama. Karena itu, kebijakan yang disusun harus mengacu pada kondisi masing-masing lokus.
"Hal ini berkaitan dengan RPJMD, bagaimana kita menajamkan program, melihat masalah berdasarkan lokus. Ada kecamatan yang tingkat kemiskinannya tinggi," ujar Markarius, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, pendekatan berbasis data menjadi penting karena Pemko harus mengetahui secara rinci wilayah mana yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi sekaligus memahami penyebabnya.
Pemko Pekanbaru juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Salah satunya dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), terutama dalam mengoptimalkan dana zakat, sedekah dan wakaf.
Markarius menilai bantuan dari sumber tersebut dapat disinergikan dengan program pemerintah. Namun, bantuan tidak semestinya hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek.
Sebagian bantuan, kata dia, perlu diarahkan menjadi dukungan produktif, seperti pemberian modal usaha. Dengan cara itu, masyarakat penerima manfaat diharapkan mampu membangun sumber pendapatan sendiri dan secara bertahap keluar dari garis kemiskinan.
"Contohnya zakat, sedekah dan wakaf, bukan saja dalam bentuk konsumtif, tapi juga bantuan produktif, seperti modal usaha. Ini perlu ada kolaborasi, seperti nanti akan diawasi oleh OPD terkait," jelasnya.
Markarius menyebut angka kemiskinan Pekanbaru berdasarkan data periode 2016-2025 berada di sekitar 3,19 persen. Pemerintah kini membidik angka 2 persen, sehingga masih terdapat selisih sekitar 1,1 persen yang harus ditekan.
Ia mengakui mengejar penurunan tersebut bukan pekerjaan ringan. Pemko membutuhkan perencanaan yang matang serta data yang akurat agar setiap program tidak salah sasaran.
"Target 3,1 persen ke 2 persen. Ada gap 1,1 persen yang harus dikejar. Tidak mudah," katanya.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait diminta duduk bersama untuk membaca data kemiskinan secara lebih detail. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan program dan wilayah prioritas.
Markarius mengingatkan, tanpa pemetaan dan evaluasi bersama, pemerintah bisa saja merasa berbagai program sudah berjalan, tetapi hasilnya belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.
"Kalau tidak duduk bareng, tidak lihat data, kita tidak bisa, kita sangka udah berjalan, ternyata masih jauh," tegasnya.
Pembahasan mengenai strategi tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru yang dipimpin langsung Markarius Anwar, Jumat (11/9/2026).
Melalui forum tersebut, Pemko Pekanbaru berupaya menyusun langkah yang lebih terukur agar target penurunan kemiskinan menjadi 2 persen tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen perencanaan, tetapi dapat diwujudkan melalui program yang dirasakan langsung masyarakat.
PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memasang target cukup ambisius dalam menekan angka kemiskinan. Dari kisaran 3,19 persen, angka tersebut ditargetkan turun hingga menyentuh 2 persen.
Untuk mengejar target itu, Pemko Pekanbaru tidak lagi ingin menjalankan program penanggulangan kemiskinan secara umum. Pemerintah akan memetakan persoalan berdasarkan wilayah dan kelompok masyarakat agar bantuan maupun intervensi yang diberikan benar-benar menyasar kebutuhan warga.
Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, karakteristik persoalan kemiskinan di setiap wilayah tidak selalu sama. Karena itu, kebijakan yang disusun harus mengacu pada kondisi masing-masing lokus.
"Hal ini berkaitan dengan RPJMD, bagaimana kita menajamkan program, melihat masalah berdasarkan lokus. Ada kecamatan yang tingkat kemiskinannya tinggi," ujar Markarius, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, pendekatan berbasis data menjadi penting karena Pemko harus mengetahui secara rinci wilayah mana yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi sekaligus memahami penyebabnya.
Pemko Pekanbaru juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Salah satunya dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), terutama dalam mengoptimalkan dana zakat, sedekah dan wakaf.
Markarius menilai bantuan dari sumber tersebut dapat disinergikan dengan program pemerintah. Namun, bantuan tidak semestinya hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek.
Sebagian bantuan, kata dia, perlu diarahkan menjadi dukungan produktif, seperti pemberian modal usaha. Dengan cara itu, masyarakat penerima manfaat diharapkan mampu membangun sumber pendapatan sendiri dan secara bertahap keluar dari garis kemiskinan.
"Contohnya zakat, sedekah dan wakaf, bukan saja dalam bentuk konsumtif, tapi juga bantuan produktif, seperti modal usaha. Ini perlu ada kolaborasi, seperti nanti akan diawasi oleh OPD terkait," jelasnya.
Markarius menyebut angka kemiskinan Pekanbaru berdasarkan data periode 2016-2025 berada di sekitar 3,19 persen. Pemerintah kini membidik angka 2 persen, sehingga masih terdapat selisih sekitar 1,1 persen yang harus ditekan.
Ia mengakui mengejar penurunan tersebut bukan pekerjaan ringan. Pemko membutuhkan perencanaan yang matang serta data yang akurat agar setiap program tidak salah sasaran.
"Target 3,1 persen ke 2 persen. Ada gap 1,1 persen yang harus dikejar. Tidak mudah," katanya.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait diminta duduk bersama untuk membaca data kemiskinan secara lebih detail. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan program dan wilayah prioritas.
Markarius mengingatkan, tanpa pemetaan dan evaluasi bersama, pemerintah bisa saja merasa berbagai program sudah berjalan, tetapi hasilnya belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.
"Kalau tidak duduk bareng, tidak lihat data, kita tidak bisa, kita sangka udah berjalan, ternyata masih jauh," tegasnya.
Pembahasan mengenai strategi tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru yang dipimpin langsung Markarius Anwar, Jumat (11/9/2026).
Melalui forum tersebut, Pemko Pekanbaru berupaya menyusun langkah yang lebih terukur agar target penurunan kemiskinan menjadi 2 persen tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen perencanaan, tetapi dapat diwujudkan melalui program yang dirasakan langsung masyarakat.