KETIKA NEGARA KEHILANGAN KEPASTIAN: ASAP, BBM, DAN KRISIS INFORMASI PUBLIK

OLEH: MAAL ABRAR

ASAP dan bahan bakar minyak (BBM) hari ini menjadi dua topik yang paling sering dibicarakan masyarakat di berbagai daerah. Di warung kopi, media sosial, ruang tunggu rumah sakit, hingga antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dua persoalan ini terus hadir dalam percakapan publik.

Ada yang pasrah, menggerutu, apatis, bahkan ada yang mulai kehilangan harapan terhadap masa depan. Apakah reaksi tersebut salah.

Menurut saya, tidak. Karena dalam psikologi sosial terdapat teori Stimulus-Response yang menjelaskan bahwa respons seseorang sangat dipengaruhi oleh rangsangan atau kondisi yang diterimanya. Ketika masyarakat berulang kali menghadapi ketidakpastian, maka munculnya kecemasan, kemarahan, atau sikap apatis merupakan reaksi yang wajar.

Persoalannya bukan semata-mata asap atau BBM. Persoalan yang lebih besar adalah ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama.

Masyarakat dapat menerima kesulitan, bahkan mampu bertahan dalam krisis. Namun yang paling melelahkan adalah hidup dalam keraguan tanpa mengetahui kapan persoalan akan berakhir.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia kembali menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pada saat yang sama, di berbagai daerah masyarakat juga harus menghadapi antrean panjang BBM, khususnya solar, yang berdampak langsung terhadap biaya transportasi, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kedua persoalan ini mungkin berbeda sektor, tetapi memiliki dampak psikologis yang sama: menciptakan ketidakpastian.

Kabut asap membuat masyarakat bertanya apakah anak-anak aman bersekolah, apakah usaha mereka tetap berjalan, dan bagaimana kondisi kesehatan keluarganya.

Sementara antrean BBM membuat sopir, petani, nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat umum bertanya apakah mereka masih dapat bekerja esok hari dengan normal.

Krisis yang Tidak Terlihat: Krisis Informasi

Menurut saya, persoalan terbesar hari ini bukan hanya asap dan BBM. Persoalan terbesar adalah krisis informasi publik. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya.

BMKG secara rutin mengeluarkan informasi cuaca, potensi hujan, arah angin, tingkat kekeringan, hingga prediksi hotspot. Berbagai instansi juga menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Namun pertanyaannya: Apakah informasi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat tingkat tapak? Belum tentu.

Masih banyak masyarakat yang tidak rutin mengakses internet. Masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti akun resmi pemerintah. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami istilah teknis yang digunakan dalam berbagai laporan resmi.

Akibatnya, informasi yang sangat penting sering berhenti di ruang birokrasi atau hanya beredar di kalangan tertentu.

Padahal dalam teori komunikasi risiko (Risk Communication Theory) yang dikembangkan Vincent Covello, informasi pada saat krisis harus memenuhi tiga prinsip utama: cepat, mudah dipahami, dan sampai kepada kelompok yang paling terdampak.

Artinya, informasi BMKG tidak cukup hanya diunggah ke media sosial atau situs resmi. Informasi tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana dan disampaikan melalui berbagai saluran yang dekat dengan masyarakat.

Mulai dari masjid, sekolah, kantor desa, radio lokal, grup masyarakat, hingga papan informasi publik.

Jika masyarakat mengetahui bahwa dalam tiga hari ke depan terdapat potensi hujan di wilayah tertentu, maka masyarakat dapat mempersiapkan diri. Jika masyarakat mengetahui tingkat kualitas udara secara real time, mereka dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat.

Informasi yang baik tidak selalu menghilangkan masalah. Tetapi informasi yang baik dapat mengurangi kecemasan.

Antrean BBM dan Ruang Kosong Informasi

Hal yang sama juga terjadi pada persoalan BBM. Masyarakat sering kali hanya melihat antrean yang semakin panjang tanpa memperoleh informasi yang utuh.

Berapa kuota yang tersedia? Kapan pasokan datang? Apa penyebab keterlambatan distribusi? Berapa lama kondisi ini diperkirakan berlangsung?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut sering tidak memperoleh jawaban yang mudah dipahami publik. Akibatnya, ruang kosong informasi diisi oleh rumor, spekulasi, dan prasangka.

Yang lebih ironis, di saat masyarakat mengantre berjam-jam di SPBU, di lokasi yang tidak jauh dari sana sering ditemukan penjualan BBM secara eceran.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan dan persepsi yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Benar atau tidaknya persepsi tersebut bukan inti persoalan. Yang menjadi persoalan adalah hilangnya kejelasan informasi yang dapat menjaga kepercayaan publik.

Dalam teori Trust in Government yang banyak digunakan dalam kajian kebijakan publik, kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh transparansi informasi dan konsistensi komunikasi pemerintah.

Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup, maka kepercayaan publik perlahan akan terkikis.

Dari Krisis Asap dan BBM Menuju Krisis Harapan

Inilah yang menurut saya perlu menjadi perhatian bersama. Asap dan BBM bukan hanya persoalan lingkungan dan energi. Keduanya dapat berkembang menjadi persoalan psikologis dan sosial.

Ketika masyarakat terus-menerus hidup dalam ketidakpastian, maka yang terancam bukan hanya kesehatan fisik dan ekonomi. Yang terancam adalah harapan. Padahal harapan merupakan modal sosial yang sangat penting bagi sebuah bangsa.

Psikolog Charles R. Snyder dalam Hope Theory menjelaskan bahwa harapan muncul ketika seseorang melihat adanya tujuan yang jelas, jalan menuju tujuan tersebut, dan keyakinan bahwa jalan itu dapat ditempuh.

Jika masyarakat tidak mengetahui arah penyelesaian masalah, maka harapan akan menurun. Ketika harapan menurun, produktivitas ikut menurun. Partisipasi masyarakat menurun. Optimisme menurun, dan pada akhirnya kualitas sumber daya manusia ikut terdampak.

Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat memengaruhi berbagai agenda besar bangsa, termasuk upaya memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Bonus demografi tidak hanya membutuhkan penduduk usia produktif yang banyak. Bonus demografi membutuhkan masyarakat yang sehat, optimis, dan percaya terhadap masa depan.

Pusat Informasi Ketahanan Publik

Karena itu, menurut saya, sudah saatnya kita menghadirkan sebuah pendekatan baru yang lebih terintegrasi. Saya menyebutnya Pusat Informasi Ketahanan Publik.

Konsepnya sederhana. Setiap daerah memiliki pusat informasi terpadu yang menggabungkan data BMKG, kesehatan, lingkungan hidup, energi, BPBD, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga dunia usaha.

Informasi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan disebarluaskan secara aktif. Masyarakat tidak perlu mencari informasi. Informasilah yang harus mendatangi masyarakat.

Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat menerima peringatan dan panduan kesehatan. Ketika pasokan BBM terganggu, masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab, durasi, dan langkah mitigasi.

Ketika terjadi krisis, masyarakat tidak dibiarkan hidup dalam ketidakpastian. Mereka diberi kepastian informasi. 

Menjaga Kepercayaan, Menjaga Masa Depan

Pada akhirnya, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Kita juga tidak kekurangan lembaga. Yang sering kurang adalah keterhubungan antarinformasi dan keberanian untuk menyampaikannya secara jujur, cepat, dan mudah dipahami.

Asap akan berlalu. Antrean BBM suatu saat akan berakhir. Namun kepercayaan publik yang hilang membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dipulihkan.

Karena itu, saatnya kita berhenti melihat asap dan BBM sebagai persoalan sektoral semata. Keduanya adalah pengingat bahwa masyarakat membutuhkan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar kebijakan. Masyarakat membutuhkan kepastian.

Dan dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti hari ini, kepastian yang paling murah sekaligus paling berharga adalah informasi yang benar, transparan, dan dapat dipercaya.

Sebab ketika informasi hadir dengan baik, harapan tetap hidup. Dan selama harapan masih hidup, bangsa ini masih memiliki masa depan. (*)

Penulis: Dosen FISIP Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI), Pemerhati kebijakan publik dan Anggota PERHUMAS Pekanbaru.