
PEKANBARU - Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi di sejumlah wilayah Riau masih terus terjadi. Di tengah kondisi tersebut, muncul dugaan adanya permainan dalam distribusi BBM subsidi yang disebut mantan Gubernur Riau Edy Natar Nasution sebagai indikasi keberadaan “mafia”.
Pernyataan itu disampaikan Edy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Riau bersama sejumlah organisasi masyarakat, Pertamina, Forkopimda dan instansi terkait, Rabu (23/9/2026).
Edy menilai persoalan kelangkaan solar tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok. Sebab, berdasarkan penjelasan dalam rapat, stok BBM disebut masih mencukupi, sementara di lapangan antrean kendaraan justru terus terjadi di sejumlah SPBU.
Kondisi tersebut sebelumnya juga telah berlangsung selama beberapa pekan. Antrean kendaraan, terutama truk dan bus, bahkan mengular hingga badan jalan di sejumlah titik di Pekanbaru dan menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas.
Menurut Edy, salah satu persoalan yang perlu dicermati adalah disparitas harga antara solar bersubsidi dan BBM nonsubsidi.
Perbedaan harga yang cukup besar, kata dia, dapat membuka celah bagi pihak tertentu untuk menyalahgunakan BBM bersubsidi demi mendapatkan keuntungan.
“Sehingga ada peluang orang untuk melakukan kecurangan dan mengambil keuntungan dari situ. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang terjadi hari ini adalah adanya mafia,” ujar Edy dalam rapat tersebut.
Purnawirawan Jenderal Bintang Satu TNI tersebut kemudian mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi distribusi solar bersubsidi, mulai dari proses penyaluran hingga pengawasan di lapangan.
Menurut dia, satgas tersebut dapat melibatkan unsur kepolisian, TNI, Polisi Militer hingga kejaksaan.
“Satgas kita kan ada kepolisian, ada Kodam, kemudian ada POM, ada jaksa. Bentuk, nanti kita awasi,” kata Koordinator Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) Riau tersebut.
Polda Riau Mulai Selidiki
Dugaan adanya permainan dalam distribusi solar bersubsidi tersebut kini juga menjadi perhatian Polda Riau.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan memastikan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait persoalan kelangkaan dan distribusi solar di Riau.
“Masih lidik,” kata Ade Kuncoro secara terpisah kepada Pekanbarutv.com.
Namun, Polda Riau belum mengungkap hasil penyelidikan maupun dugaan modus yang sedang didalami.
Langkah penyelidikan tersebut menjadi penting untuk mengurai penyebab antrean panjang solar yang terus terjadi, termasuk memastikan apakah persoalan tersebut murni disebabkan keterbatasan distribusi atau terdapat praktik penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Apalagi, antrean solar hingga kini masih ditemukan di sejumlah wilayah. Di Indragiri Hulu, misalnya, sopir truk dilaporkan harus mengantre hingga enam jam untuk mendapatkan solar.
Sementara di Pekanbaru, antrean bahkan dilaporkan berlangsung hampir setiap hari dan mengular di sejumlah ruas jalan.
Dugaan Mafia Belum Kesimpulan Hukum
Meski istilah “mafia solar” telah mencuat dalam RDP DPRD Riau, dugaan tersebut sejauh ini masih merupakan pernyataan dan penilaian pihak yang menyoroti persoalan distribusi BBM bersubsidi.
Belum ada kesimpulan penyidik yang menyatakan telah ditemukan tindak pidana atau jaringan mafia dalam distribusi solar bersubsidi di Riau.
Karena itu, penyelidikan Polda Riau akan menjadi bagian penting untuk memastikan fakta di lapangan, termasuk menelusuri rantai distribusi, ketersediaan stok, pola penyaluran di SPBU, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Persoalan tersebut juga menjadi perhatian DPRD Riau. Dalam rapat yang sama, muncul usulan pembentukan satgas untuk mengawasi sekaligus mengusut dugaan kebocoran distribusi solar bersubsidi.
Dengan demikian, persoalan antrean solar kini tidak lagi hanya menyangkut panjangnya barisan kendaraan di SPBU. Ada pertanyaan yang lebih besar yang sedang menunggu jawaban: jika stok disebut mencukupi, mengapa solar tetap sulit diperoleh masyarakat dan mengapa antrean terus terjadi? (ric)




PEKANBARU - Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi di sejumlah wilayah Riau masih terus terjadi. Di tengah kondisi tersebut, muncul dugaan adanya permainan dalam distribusi BBM subsidi yang disebut mantan Gubernur Riau Edy Natar Nasution sebagai indikasi keberadaan “mafia”.
Pernyataan itu disampaikan Edy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Riau bersama sejumlah organisasi masyarakat, Pertamina, Forkopimda dan instansi terkait, Rabu (23/9/2026).
Edy menilai persoalan kelangkaan solar tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok. Sebab, berdasarkan penjelasan dalam rapat, stok BBM disebut masih mencukupi, sementara di lapangan antrean kendaraan justru terus terjadi di sejumlah SPBU.
Kondisi tersebut sebelumnya juga telah berlangsung selama beberapa pekan. Antrean kendaraan, terutama truk dan bus, bahkan mengular hingga badan jalan di sejumlah titik di Pekanbaru dan menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas.
Menurut Edy, salah satu persoalan yang perlu dicermati adalah disparitas harga antara solar bersubsidi dan BBM nonsubsidi.
Perbedaan harga yang cukup besar, kata dia, dapat membuka celah bagi pihak tertentu untuk menyalahgunakan BBM bersubsidi demi mendapatkan keuntungan.
“Sehingga ada peluang orang untuk melakukan kecurangan dan mengambil keuntungan dari situ. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang terjadi hari ini adalah adanya mafia,” ujar Edy dalam rapat tersebut.
Purnawirawan Jenderal Bintang Satu TNI tersebut kemudian mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi distribusi solar bersubsidi, mulai dari proses penyaluran hingga pengawasan di lapangan.
Menurut dia, satgas tersebut dapat melibatkan unsur kepolisian, TNI, Polisi Militer hingga kejaksaan.
“Satgas kita kan ada kepolisian, ada Kodam, kemudian ada POM, ada jaksa. Bentuk, nanti kita awasi,” kata Koordinator Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) Riau tersebut.
Polda Riau Mulai Selidiki
Dugaan adanya permainan dalam distribusi solar bersubsidi tersebut kini juga menjadi perhatian Polda Riau.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan memastikan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait persoalan kelangkaan dan distribusi solar di Riau.
“Masih lidik,” kata Ade Kuncoro secara terpisah kepada Pekanbarutv.com.
Namun, Polda Riau belum mengungkap hasil penyelidikan maupun dugaan modus yang sedang didalami.
Langkah penyelidikan tersebut menjadi penting untuk mengurai penyebab antrean panjang solar yang terus terjadi, termasuk memastikan apakah persoalan tersebut murni disebabkan keterbatasan distribusi atau terdapat praktik penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Apalagi, antrean solar hingga kini masih ditemukan di sejumlah wilayah. Di Indragiri Hulu, misalnya, sopir truk dilaporkan harus mengantre hingga enam jam untuk mendapatkan solar.
Sementara di Pekanbaru, antrean bahkan dilaporkan berlangsung hampir setiap hari dan mengular di sejumlah ruas jalan.
Dugaan Mafia Belum Kesimpulan Hukum
Meski istilah “mafia solar” telah mencuat dalam RDP DPRD Riau, dugaan tersebut sejauh ini masih merupakan pernyataan dan penilaian pihak yang menyoroti persoalan distribusi BBM bersubsidi.
Belum ada kesimpulan penyidik yang menyatakan telah ditemukan tindak pidana atau jaringan mafia dalam distribusi solar bersubsidi di Riau.
Karena itu, penyelidikan Polda Riau akan menjadi bagian penting untuk memastikan fakta di lapangan, termasuk menelusuri rantai distribusi, ketersediaan stok, pola penyaluran di SPBU, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Persoalan tersebut juga menjadi perhatian DPRD Riau. Dalam rapat yang sama, muncul usulan pembentukan satgas untuk mengawasi sekaligus mengusut dugaan kebocoran distribusi solar bersubsidi.
Dengan demikian, persoalan antrean solar kini tidak lagi hanya menyangkut panjangnya barisan kendaraan di SPBU. Ada pertanyaan yang lebih besar yang sedang menunggu jawaban: jika stok disebut mencukupi, mengapa solar tetap sulit diperoleh masyarakat dan mengapa antrean terus terjadi? (ric)