JAKARTA – Pemerintah harus menanggung subsidi dan kompensasi listrik yang nilainya kini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun. Besarnya beban tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pengembangan sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi tekanan terhadap anggaran negara.
Salah satu program yang didorong pemerintah adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt peak (GWp).
"Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang sudah lebih dari 200 triliun, besar sekali pembiayaan kita Bapak, Ibu semua, besar sekali," kata Bahlil dalam paparannya di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menjelaskan proyek PLTS 100 GWp tersebut telah memasuki tahap groundbreaking. Nilai investasi yang disiapkan untuk pengembangan proyek itu diperkirakan mencapai sekitar 73 miliar dolar AS.
Pemerintah memperkirakan pembangunan PLTS dengan kapasitas tersebut dapat memberikan efisiensi terhadap anggaran subsidi listrik sekitar Rp70 triliun hingga Rp73 triliun.
Menurut Bahlil, seperti dilansir republika pengembangan energi terbarukan juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam menjalankan transisi energi. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah memberikan arahan agar Indonesia mulai mengembangkan kawasan industri hijau dan menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan.
Di sisi lain, pengembangan energi baru terbarukan tetap harus memperhatikan harga listrik agar tetap kompetitif. Bahlil mengatakan pemerintah akan mengembangkan berbagai sumber energi, mulai dari tenaga surya, angin, air, hingga gas dengan mempertimbangkan aspek keekonomian.
Rencana pengembangan pembangkit listrik tersebut juga tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW dalam periode 10 tahun.
Dari total tambahan kapasitas tersebut, sekitar 70 persen diarahkan berasal dari sumber energi baru terbarukan. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan PT PLN (Persero) dalam pengembangan pembangkit yang menggunakan sumber energi dengan harga kompetitif.
Bahlil menegaskan bahwa percepatan transisi energi bukan hanya berkaitan dengan upaya menekan emisi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk membangun sistem energi yang lebih efisien sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara.
Pengembangan PLTS 100 GWp menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan meningkatnya kapasitas pembangkit tenaga surya, kebutuhan listrik nasional diharapkan dapat ditopang oleh sumber energi yang lebih berkelanjutan sekaligus membantu mengurangi beban subsidi dan kompensasi listrik yang ditanggung pemerintah. (*)
JAKARTA – Pemerintah harus menanggung subsidi dan kompensasi listrik yang nilainya kini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun. Besarnya beban tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pengembangan sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi tekanan terhadap anggaran negara.
Salah satu program yang didorong pemerintah adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt peak (GWp).
"Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang sudah lebih dari 200 triliun, besar sekali pembiayaan kita Bapak, Ibu semua, besar sekali," kata Bahlil dalam paparannya di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menjelaskan proyek PLTS 100 GWp tersebut telah memasuki tahap groundbreaking. Nilai investasi yang disiapkan untuk pengembangan proyek itu diperkirakan mencapai sekitar 73 miliar dolar AS.
Pemerintah memperkirakan pembangunan PLTS dengan kapasitas tersebut dapat memberikan efisiensi terhadap anggaran subsidi listrik sekitar Rp70 triliun hingga Rp73 triliun.
Menurut Bahlil, seperti dilansir republika pengembangan energi terbarukan juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam menjalankan transisi energi. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah memberikan arahan agar Indonesia mulai mengembangkan kawasan industri hijau dan menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan.
Di sisi lain, pengembangan energi baru terbarukan tetap harus memperhatikan harga listrik agar tetap kompetitif. Bahlil mengatakan pemerintah akan mengembangkan berbagai sumber energi, mulai dari tenaga surya, angin, air, hingga gas dengan mempertimbangkan aspek keekonomian.
Rencana pengembangan pembangkit listrik tersebut juga tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW dalam periode 10 tahun.
Dari total tambahan kapasitas tersebut, sekitar 70 persen diarahkan berasal dari sumber energi baru terbarukan. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan PT PLN (Persero) dalam pengembangan pembangkit yang menggunakan sumber energi dengan harga kompetitif.
Bahlil menegaskan bahwa percepatan transisi energi bukan hanya berkaitan dengan upaya menekan emisi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk membangun sistem energi yang lebih efisien sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara.
Pengembangan PLTS 100 GWp menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan meningkatnya kapasitas pembangkit tenaga surya, kebutuhan listrik nasional diharapkan dapat ditopang oleh sumber energi yang lebih berkelanjutan sekaligus membantu mengurangi beban subsidi dan kompensasi listrik yang ditanggung pemerintah. (*)