JAKARTA-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan Provinsi Riau dari daftar wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada lagi titik api yang terdeteksi di wilayah tersebut hingga Jumat (23/10/2026).
Meski demikian, penanganan karhutla masih menjadi perhatian pemerintah di lima provinsi lainnya, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.
Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi menyampaikan perkembangan tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Kristomei, jumlah wilayah yang menjadi prioritas penanganan karhutla kini berkurang dari enam menjadi lima provinsi. Kondisi di Riau dinilai membaik karena tidak ditemukan lagi titik api berdasarkan pemantauan yang dilakukan.
"Hari ini terjadi penurunan di beberapa tempat dari lima provinsi prioritas, awalnya enam provinsi, tapi di Riau sudah kami keluarkan karena di Riau sudah tidak ada titik api lagi," kata Kristomei, sebagaimana dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/10/2026).
Di tengah perkembangan tersebut, BNPB masih mencatat adanya peningkatan titik api di sejumlah daerah, terutama Sumatera Selatan dan Jambi. Namun, kenaikan tersebut disebut belum terlalu signifikan.
Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, BNPB terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, serta sejumlah instansi terkait. Pemantauan langsung juga dilakukan di beberapa wilayah yang terdampak karhutla guna mengevaluasi pelaksanaan operasi di lapangan.
"Penaikan ada di Sumsel dan Jambi, tapi tidak terlalu signifikan. Kami terus berkoordinasi dengan BMKG, kami bersurat KSAD, Ketua BMKG, BPGNN, kami kunjungi Sumsel dan Kalteng, Kalsel, untuk lihat langsung gimana operasi karhutla di lapangan," ujar Kristomei.
Selain upaya pemadaman, pemerintah juga melakukan modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Salah satu langkah yang dilakukan BNPB adalah penyemaian dry ice melalui operasi udara di sejumlah wilayah.
Sejak 20 Oktober 2026, BNPB telah menyalurkan 3.100 kilogram dry ice melalui lima sorti penerbangan. Sementara itu, operasi di Sumatera Selatan mencakup penyemaian sebanyak 800 kilogram dalam satu sorti penerbangan.
Menurut Kristomei, upaya tersebut diikuti dengan perbaikan kualitas udara dan peningkatan jarak pandang di Palembang. Jarak pandang yang sebelumnya hanya sekitar 700 meter dilaporkan meningkat menjadi 7.000 meter.
"Semai dry ice dari 20 Oktober ada 3.100 kilogram yang sudah kita semai menggunakan 5 sorti, kemudian di Sumsel ada 800 kg 1 sorti, sehingga ada penurunan PM 2,5 turun, jarak pandang di Palembang dari 700 meter jadi 7.000 meter, Bapak," kata Kristomei.
BNPB terus memantau perkembangan karhutla di lima provinsi prioritas tersebut. Koordinasi lintas instansi dan operasi penanganan di lapangan tetap dilakukan untuk mengendalikan kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.
JAKARTA-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan Provinsi Riau dari daftar wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada lagi titik api yang terdeteksi di wilayah tersebut hingga Jumat (23/10/2026).
Meski demikian, penanganan karhutla masih menjadi perhatian pemerintah di lima provinsi lainnya, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.
Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi menyampaikan perkembangan tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Kristomei, jumlah wilayah yang menjadi prioritas penanganan karhutla kini berkurang dari enam menjadi lima provinsi. Kondisi di Riau dinilai membaik karena tidak ditemukan lagi titik api berdasarkan pemantauan yang dilakukan.
"Hari ini terjadi penurunan di beberapa tempat dari lima provinsi prioritas, awalnya enam provinsi, tapi di Riau sudah kami keluarkan karena di Riau sudah tidak ada titik api lagi," kata Kristomei, sebagaimana dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/10/2026).
Di tengah perkembangan tersebut, BNPB masih mencatat adanya peningkatan titik api di sejumlah daerah, terutama Sumatera Selatan dan Jambi. Namun, kenaikan tersebut disebut belum terlalu signifikan.
Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, BNPB terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, serta sejumlah instansi terkait. Pemantauan langsung juga dilakukan di beberapa wilayah yang terdampak karhutla guna mengevaluasi pelaksanaan operasi di lapangan.
"Penaikan ada di Sumsel dan Jambi, tapi tidak terlalu signifikan. Kami terus berkoordinasi dengan BMKG, kami bersurat KSAD, Ketua BMKG, BPGNN, kami kunjungi Sumsel dan Kalteng, Kalsel, untuk lihat langsung gimana operasi karhutla di lapangan," ujar Kristomei.
Selain upaya pemadaman, pemerintah juga melakukan modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Salah satu langkah yang dilakukan BNPB adalah penyemaian dry ice melalui operasi udara di sejumlah wilayah.
Sejak 20 Oktober 2026, BNPB telah menyalurkan 3.100 kilogram dry ice melalui lima sorti penerbangan. Sementara itu, operasi di Sumatera Selatan mencakup penyemaian sebanyak 800 kilogram dalam satu sorti penerbangan.
Menurut Kristomei, upaya tersebut diikuti dengan perbaikan kualitas udara dan peningkatan jarak pandang di Palembang. Jarak pandang yang sebelumnya hanya sekitar 700 meter dilaporkan meningkat menjadi 7.000 meter.
"Semai dry ice dari 20 Oktober ada 3.100 kilogram yang sudah kita semai menggunakan 5 sorti, kemudian di Sumsel ada 800 kg 1 sorti, sehingga ada penurunan PM 2,5 turun, jarak pandang di Palembang dari 700 meter jadi 7.000 meter, Bapak," kata Kristomei.
BNPB terus memantau perkembangan karhutla di lima provinsi prioritas tersebut. Koordinasi lintas instansi dan operasi penanganan di lapangan tetap dilakukan untuk mengendalikan kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.