JAKARTA-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeluarkan imbauan kepada perusahaan swasta, untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 yang mengatur tentang penerapan WFH sekaligus program optimalisasi penggunaan energi di lingkungan kerja.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan, penerapan WFH bersifat fleksibel dan sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi operasional masing-masing perusahaan.
“Perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD diimbau untuk menerapkan WFH satu hari kerja dalam seminggu. Teknis pelaksanaannya, termasuk pengaturan jam kerja, diserahkan kepada perusahaan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Meski bekerja dari rumah, pekerja tetap diwajibkan menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya. Perusahaan juga diminta memastikan produktivitas dan kualitas layanan tetap terjaga.
Kemenaker menegaskan, kebijakan ini tidak berdampak pada penghasilan maupun hak pekerja. Upah tetap dibayarkan penuh dan tidak ada pengurangan hak cuti tahunan.
“WFH tidak mengurangi hak pekerja, termasuk cuti. Semua tetap berjalan seperti biasa,” tegas Yassierli.
Sektor yang Dikecualikan
Tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan ini. Kemenaker memberikan pengecualian bagi sejumlah bidang yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja. Beberapa sektor yang tetap menjalankan work from office (WFO):
Sektor-sektor tersebut dinilai tidak memungkinkan untuk menerapkan sistem kerja jarak jauh karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dan operasional lapangan.
Selain fleksibilitas kerja, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong efisiensi penggunaan energi di tempat kerja. Dengan mengurangi aktivitas kantor selama satu hari, perusahaan diharapkan dapat menekan konsumsi listrik dan operasional lainnya.
Di sisi lain, tren kerja hybrid seperti WFH dinilai mampu meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi (work-life balance), yang pada akhirnya berdampak pada kinerja karyawan.
Namun, pemerintah tetap menyerahkan keputusan akhir kepada masing-masing perusahaan, termasuk penentuan hari WFH, sistem pengawasan hingga evaluasi kinerja. (*)
JAKARTA-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeluarkan imbauan kepada perusahaan swasta, untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 yang mengatur tentang penerapan WFH sekaligus program optimalisasi penggunaan energi di lingkungan kerja.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan, penerapan WFH bersifat fleksibel dan sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi operasional masing-masing perusahaan.
“Perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD diimbau untuk menerapkan WFH satu hari kerja dalam seminggu. Teknis pelaksanaannya, termasuk pengaturan jam kerja, diserahkan kepada perusahaan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Meski bekerja dari rumah, pekerja tetap diwajibkan menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya. Perusahaan juga diminta memastikan produktivitas dan kualitas layanan tetap terjaga.
Kemenaker menegaskan, kebijakan ini tidak berdampak pada penghasilan maupun hak pekerja. Upah tetap dibayarkan penuh dan tidak ada pengurangan hak cuti tahunan.
“WFH tidak mengurangi hak pekerja, termasuk cuti. Semua tetap berjalan seperti biasa,” tegas Yassierli.
Sektor yang Dikecualikan
Tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan ini. Kemenaker memberikan pengecualian bagi sejumlah bidang yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja. Beberapa sektor yang tetap menjalankan work from office (WFO):
Sektor-sektor tersebut dinilai tidak memungkinkan untuk menerapkan sistem kerja jarak jauh karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dan operasional lapangan.
Selain fleksibilitas kerja, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong efisiensi penggunaan energi di tempat kerja. Dengan mengurangi aktivitas kantor selama satu hari, perusahaan diharapkan dapat menekan konsumsi listrik dan operasional lainnya.
Di sisi lain, tren kerja hybrid seperti WFH dinilai mampu meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi (work-life balance), yang pada akhirnya berdampak pada kinerja karyawan.
Namun, pemerintah tetap menyerahkan keputusan akhir kepada masing-masing perusahaan, termasuk penentuan hari WFH, sistem pengawasan hingga evaluasi kinerja. (*)