MAKKAH – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI kembali menyoroti buruknya pelayanan jemaah haji Indonesia di kawasan Mina. Sejumlah persoalan serius ditemukan langsung di lapangan, mulai dari tenda yang overkapasitas, sanitasi buruk, hingga distribusi makanan yang terlambat.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan kondisi tenda di Mina jauh dari standar kenyamanan dan kelayakan bagi para jemaah, terutama terkait kapasitas hunian dan fasilitas toilet.
“Saya menemukan beberapa temuan terkait fasilitas tenda, terutama fasilitas toilet. Kemudian tenda yang ternyata tidak nyaman untuk para jemaah, di mana dipaksakan untuk jemaah berdempet-dempetan,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI itu, seperti dikutip dari laman DPR RI, Jumat (29/5/2026).
Menurut Selly, persoalan sanitasi menjadi perhatian serius. Ketersediaan air bersih di toilet dinilai tidak memadai, padahal kebutuhan air bagi jemaah sangat vital, terutama untuk berwudu dan menjaga kebersihan selama puncak ibadah haji.
Atas kondisi tersebut, ia mendesak pihak syarikah yang bekerja sama dengan Kidana—perusahaan pengembang milik pemerintah Arab Saudi—agar benar-benar memenuhi komitmen pelayanan terhadap jemaah Indonesia.
Tak hanya soal fasilitas, Timwas DPR juga menemukan persoalan serius pada distribusi logistik dan layanan kesehatan. Selly mengungkapkan adanya jemaah yang telantar di dalam tenda tanpa makanan selama berjam-jam.
“Ada beberapa jemaah yang sudah 9 jam berada di dalam tenda tidak mendapatkan fasilitas makan. Akhirnya para lansia drop. Tentu saja ini menjadi perhatian dari DPR,” tegasnya.
Ia juga menilai fasilitas kesehatan bagi jemaah sakit di dalam tenda masih jauh dari memadai. Kondisi tenda yang padat ditambah keterlambatan konsumsi disebut memperburuk kondisi fisik para jemaah, terutama lanjut usia.
Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan haji ke depan, Selly meminta pemerintah mempertimbangkan skema tanazul atau pemulangan jemaah tertentu ke hotel di Makkah, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi.
“Kalau memang sekiranya ini menjadi masalah, kenapa jemaah tidak ditanazulkan saja sehingga tidak menjadi beban. Jangan sampai mereka terbebani, tidak mendapatkan makanan, sakit di dalam tenda, dan tidak mendapat fasilitas kesehatan yang layak,” katanya.
Meski demikian, Selly tetap mengapresiasi peningkatan layanan haji tahun 2026 secara umum, khususnya selama fase pelayanan di Makkah dan Madinah yang dinilai lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Secara keseluruhan, beberapa pelayanan di Makkah dan Madinah berjalan relatif lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Tetapi memang kendalanya berada di Mina,” jelasnya.
Ia menegaskan, fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) harus menjadi fokus utama evaluasi karena merupakan tahapan paling krusial dan berat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Tentu ini menjadi perhatian kita, bahwa puncak haji itu justru harus diperhatikan berada di Armuzna. Dan Mina ini akan menjadi titik perhatian DPR ke depannya,” pungkas Selly. (**)
MAKKAH – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI kembali menyoroti buruknya pelayanan jemaah haji Indonesia di kawasan Mina. Sejumlah persoalan serius ditemukan langsung di lapangan, mulai dari tenda yang overkapasitas, sanitasi buruk, hingga distribusi makanan yang terlambat.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan kondisi tenda di Mina jauh dari standar kenyamanan dan kelayakan bagi para jemaah, terutama terkait kapasitas hunian dan fasilitas toilet.
“Saya menemukan beberapa temuan terkait fasilitas tenda, terutama fasilitas toilet. Kemudian tenda yang ternyata tidak nyaman untuk para jemaah, di mana dipaksakan untuk jemaah berdempet-dempetan,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI itu, seperti dikutip dari laman DPR RI, Jumat (29/5/2026).
Menurut Selly, persoalan sanitasi menjadi perhatian serius. Ketersediaan air bersih di toilet dinilai tidak memadai, padahal kebutuhan air bagi jemaah sangat vital, terutama untuk berwudu dan menjaga kebersihan selama puncak ibadah haji.
Atas kondisi tersebut, ia mendesak pihak syarikah yang bekerja sama dengan Kidana—perusahaan pengembang milik pemerintah Arab Saudi—agar benar-benar memenuhi komitmen pelayanan terhadap jemaah Indonesia.
Tak hanya soal fasilitas, Timwas DPR juga menemukan persoalan serius pada distribusi logistik dan layanan kesehatan. Selly mengungkapkan adanya jemaah yang telantar di dalam tenda tanpa makanan selama berjam-jam.
“Ada beberapa jemaah yang sudah 9 jam berada di dalam tenda tidak mendapatkan fasilitas makan. Akhirnya para lansia drop. Tentu saja ini menjadi perhatian dari DPR,” tegasnya.
Ia juga menilai fasilitas kesehatan bagi jemaah sakit di dalam tenda masih jauh dari memadai. Kondisi tenda yang padat ditambah keterlambatan konsumsi disebut memperburuk kondisi fisik para jemaah, terutama lanjut usia.
Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan haji ke depan, Selly meminta pemerintah mempertimbangkan skema tanazul atau pemulangan jemaah tertentu ke hotel di Makkah, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi.
“Kalau memang sekiranya ini menjadi masalah, kenapa jemaah tidak ditanazulkan saja sehingga tidak menjadi beban. Jangan sampai mereka terbebani, tidak mendapatkan makanan, sakit di dalam tenda, dan tidak mendapat fasilitas kesehatan yang layak,” katanya.
Meski demikian, Selly tetap mengapresiasi peningkatan layanan haji tahun 2026 secara umum, khususnya selama fase pelayanan di Makkah dan Madinah yang dinilai lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Secara keseluruhan, beberapa pelayanan di Makkah dan Madinah berjalan relatif lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Tetapi memang kendalanya berada di Mina,” jelasnya.
Ia menegaskan, fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) harus menjadi fokus utama evaluasi karena merupakan tahapan paling krusial dan berat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Tentu ini menjadi perhatian kita, bahwa puncak haji itu justru harus diperhatikan berada di Armuzna. Dan Mina ini akan menjadi titik perhatian DPR ke depannya,” pungkas Selly. (**)