PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau membuka peluang kerja sama internasional dengan Singapore Institute of International Affairs (SIIA), untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan memperkenalkan program Green for Riau (G4RI) ke masyarakat dan investor internasional.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam audiensi antara SIIA dan Pemprov Riau yang diterima Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D di Kantor Gubernur Riau, Jumat (17/7/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi lintas negara dalam menghadapi persoalan lingkungan yang selama ini menjadi perhatian kawasan Asia Tenggara, khususnya terkait kabut asap akibat karhutla.
Ketua SIIA, Simon Tay mengatakan, kunjungan lembaga riset yang dipimpinnya bertujuan mempelajari secara langsung strategi yang diterapkan Pemprov Riau dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.
Menurut Simon, Riau menjadi salah satu daerah yang penting untuk dipelajari karena memiliki peran strategis dalam isu lingkungan regional. Selain memiliki kawasan gambut yang luas, provinsi ini juga telah mengembangkan inisiatif Green Riau sebagai bagian dari upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
"Kami datang untuk memahami langkah dan upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," kata Simon Tay.
Dijelaskan, SIIA memiliki mandat membangun kerja sama dan pertukaran pengetahuan antarnegara di kawasan ASEAN. Dalam konteks Indonesia, perhatian lembaganya diarahkan ke sejumlah provinsi yang memiliki keterkaitan erat dengan isu lingkungan regional, termasuk Riau.
Menurutnya, hasil kajian awal menunjukkan Pemerintah Provinsi Riau telah memiliki berbagai langkah yang cukup komprehensif dalam penanganan karhutla, salah satunya melalui program Green Riau.
Simon menilai, pendekatan tersebut berpotensi menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas internasional dalam mengurangi risiko kebakaran hutan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Selain mempelajari kebijakan daerah, SIIA juga membuka peluang kerja sama dengan Pemprov Riau dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Singapura mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah karhutla.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat membantu mengubah persepsi publik di Singapura mengenai kondisi lingkungan di Riau, sekaligus membuka peluang masuknya investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Harapan kami dapat bekerja sama dengan Pemprov Riau untuk mengembangkan inisiatif tersebut. Kerja sama ini juga diharapkan dapat menarik investor sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Riau telah memiliki langkah konkret dalam pencegahan karhutla melalui program Green Riau," ujarnya.
Program Green for Riau (G4RI) sendiri merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Riau yang mengadopsi standar REDD+ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Program tersebut menitikberatkan pada restorasi sekitar 4,9 juta hektare lahan gambut, pengurangan emisi karbon, serta penguatan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari komitmen mendukung pembangunan rendah emisi.
Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Helmi menyambut positif ketertarikan SIIA terhadap berbagai program lingkungan yang dijalankan Pemprov Riau.
Menurut Helmi, perhatian lembaga internasional terhadap kebijakan lingkungan daerah menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang edukasi, penelitian, hingga peningkatan kapasitas penanganan karhutla.
"Kami mengapresiasi kedatangan mereka. Ada keinginan untuk menjalin kerja sama terkait edukasi dan sosialisasi mengenai lingkungan hidup serta kebakaran hutan dan lahan. Ini tentu menjadi kabar baik bagi Riau," katanya.
Helmi menegaskan, posisi Riau sangat strategis dalam agenda perubahan iklim nasional maupun global. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki kawasan gambut terbesar di Indonesia, Riau memegang peranan penting dalam target Indonesia mencapai netral karbon pada 2060.
Dijelaskan, lebih dari 40 persen wilayah daratan Riau merupakan lahan gambut dengan luas mendekati 5 juta hektare. Kawasan tersebut memiliki fungsi vital sebagai penyerap karbon alami sekaligus habitat berbagai satwa liar yang dilindungi.
Menurutnya, hutan di Riau menjadi rumah bagi sejumlah spesies yang terancam punah seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orangutan. Karena itu, upaya menjaga ekosistem tidak hanya berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan, tetapi juga perlindungan keanekaragaman hayati.
Helmi menilai keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat hingga kerja sama internasional agar upaya mitigasi karhutla berjalan lebih efektif dalam jangka panjang.
"Perlu perhatian khusus dan kerja sama yang baik antara pemerintah, para pemangku kepentingan, hingga negara tetangga agar penanggulangan karhutla semakin baik ke depan," ujarnya.
Ia juga menyebut perhatian internasional terhadap isu lingkungan di Riau telah terlihat melalui sejumlah kerja sama yang dilakukan berbagai lembaga maupun perusahaan besar, termasuk sektor industri kehutanan.
Menurut Helmi, berbagai kajian yang dilakukan mitra internasional akan memberikan masukan penting dalam menyusun strategi mitigasi bencana yang lebih berorientasi jangka panjang.
"Kajian-kajian ini penting untuk mengantisipasi kebakaran hutan, terutama dalam memperkuat mitigasi bencana jangka panjang demi keberlanjutan kehidupan masyarakat," katanya.
Melalui kerja sama yang direncanakan, Pemerintah Provinsi Riau berharap upaya sosialisasi mengenai pengelolaan lingkungan dan pencegahan karhutla dapat menjangkau masyarakat internasional.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat citra Riau sebagai daerah yang aktif mengembangkan kebijakan pembangunan berkelanjutan, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam perlindungan lingkungan dan investasi hijau. (mcr)
PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau membuka peluang kerja sama internasional dengan Singapore Institute of International Affairs (SIIA), untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan memperkenalkan program Green for Riau (G4RI) ke masyarakat dan investor internasional.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam audiensi antara SIIA dan Pemprov Riau yang diterima Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D di Kantor Gubernur Riau, Jumat (17/7/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi lintas negara dalam menghadapi persoalan lingkungan yang selama ini menjadi perhatian kawasan Asia Tenggara, khususnya terkait kabut asap akibat karhutla.
Ketua SIIA, Simon Tay mengatakan, kunjungan lembaga riset yang dipimpinnya bertujuan mempelajari secara langsung strategi yang diterapkan Pemprov Riau dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.
Menurut Simon, Riau menjadi salah satu daerah yang penting untuk dipelajari karena memiliki peran strategis dalam isu lingkungan regional. Selain memiliki kawasan gambut yang luas, provinsi ini juga telah mengembangkan inisiatif Green Riau sebagai bagian dari upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
"Kami datang untuk memahami langkah dan upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," kata Simon Tay.
Dijelaskan, SIIA memiliki mandat membangun kerja sama dan pertukaran pengetahuan antarnegara di kawasan ASEAN. Dalam konteks Indonesia, perhatian lembaganya diarahkan ke sejumlah provinsi yang memiliki keterkaitan erat dengan isu lingkungan regional, termasuk Riau.
Menurutnya, hasil kajian awal menunjukkan Pemerintah Provinsi Riau telah memiliki berbagai langkah yang cukup komprehensif dalam penanganan karhutla, salah satunya melalui program Green Riau.
Simon menilai, pendekatan tersebut berpotensi menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas internasional dalam mengurangi risiko kebakaran hutan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Selain mempelajari kebijakan daerah, SIIA juga membuka peluang kerja sama dengan Pemprov Riau dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Singapura mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah karhutla.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat membantu mengubah persepsi publik di Singapura mengenai kondisi lingkungan di Riau, sekaligus membuka peluang masuknya investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Harapan kami dapat bekerja sama dengan Pemprov Riau untuk mengembangkan inisiatif tersebut. Kerja sama ini juga diharapkan dapat menarik investor sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Riau telah memiliki langkah konkret dalam pencegahan karhutla melalui program Green Riau," ujarnya.
Program Green for Riau (G4RI) sendiri merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Riau yang mengadopsi standar REDD+ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Program tersebut menitikberatkan pada restorasi sekitar 4,9 juta hektare lahan gambut, pengurangan emisi karbon, serta penguatan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari komitmen mendukung pembangunan rendah emisi.
Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Helmi menyambut positif ketertarikan SIIA terhadap berbagai program lingkungan yang dijalankan Pemprov Riau.
Menurut Helmi, perhatian lembaga internasional terhadap kebijakan lingkungan daerah menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang edukasi, penelitian, hingga peningkatan kapasitas penanganan karhutla.
"Kami mengapresiasi kedatangan mereka. Ada keinginan untuk menjalin kerja sama terkait edukasi dan sosialisasi mengenai lingkungan hidup serta kebakaran hutan dan lahan. Ini tentu menjadi kabar baik bagi Riau," katanya.
Helmi menegaskan, posisi Riau sangat strategis dalam agenda perubahan iklim nasional maupun global. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki kawasan gambut terbesar di Indonesia, Riau memegang peranan penting dalam target Indonesia mencapai netral karbon pada 2060.
Dijelaskan, lebih dari 40 persen wilayah daratan Riau merupakan lahan gambut dengan luas mendekati 5 juta hektare. Kawasan tersebut memiliki fungsi vital sebagai penyerap karbon alami sekaligus habitat berbagai satwa liar yang dilindungi.
Menurutnya, hutan di Riau menjadi rumah bagi sejumlah spesies yang terancam punah seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orangutan. Karena itu, upaya menjaga ekosistem tidak hanya berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan, tetapi juga perlindungan keanekaragaman hayati.
Helmi menilai keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat hingga kerja sama internasional agar upaya mitigasi karhutla berjalan lebih efektif dalam jangka panjang.
"Perlu perhatian khusus dan kerja sama yang baik antara pemerintah, para pemangku kepentingan, hingga negara tetangga agar penanggulangan karhutla semakin baik ke depan," ujarnya.
Ia juga menyebut perhatian internasional terhadap isu lingkungan di Riau telah terlihat melalui sejumlah kerja sama yang dilakukan berbagai lembaga maupun perusahaan besar, termasuk sektor industri kehutanan.
Menurut Helmi, berbagai kajian yang dilakukan mitra internasional akan memberikan masukan penting dalam menyusun strategi mitigasi bencana yang lebih berorientasi jangka panjang.
"Kajian-kajian ini penting untuk mengantisipasi kebakaran hutan, terutama dalam memperkuat mitigasi bencana jangka panjang demi keberlanjutan kehidupan masyarakat," katanya.
Melalui kerja sama yang direncanakan, Pemerintah Provinsi Riau berharap upaya sosialisasi mengenai pengelolaan lingkungan dan pencegahan karhutla dapat menjangkau masyarakat internasional.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat citra Riau sebagai daerah yang aktif mengembangkan kebijakan pembangunan berkelanjutan, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam perlindungan lingkungan dan investasi hijau. (mcr)