JAKARTA - Pemerintah mulai mematangkan program pendidikan gratis yang mencakup jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi negeri (PTN). Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri menyusun skema, tahapan, serta kebutuhan anggaran agar akses pendidikan gratis dapat diperluas secara bertahap.
Program tersebut mencakup dua agenda besar, yakni penguatan pendidikan gratis sejak tingkat prasekolah hingga pendidikan menengah serta rencana menggratiskan biaya kuliah di PTN.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah tengah menghitung kebutuhan pembiayaan untuk merealisasikan arahan Presiden Prabowo terkait penggratisan pendidikan di PTN.
Menurut Brian, penghitungan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sumber pendapatan PTN, termasuk uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya.
"Beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisa mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini," kata Brian, dikutip dari antaranews, usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Pemerintah juga mempertimbangkan pendapatan dari program pascasarjana sebagai salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mendukung skema subsidi pendidikan di PTN.
Brian mengatakan Kemendiktisaintek sebenarnya telah melakukan penghitungan sejak 2024 mengenai standar biaya pendidikan berdasarkan program studi, wilayah, serta kebutuhan pembiayaan setiap mahasiswa per tahun.
Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan besaran kebutuhan anggaran untuk program kuliah gratis. Namun, implementasinya tetap akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara dan ruang yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembahasan teknis selanjutnya akan dilakukan oleh tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Brian memperkirakan formulasi mengenai tahapan pelaksanaan program tersebut dapat ditetapkan dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan untuk kemudian dilaporkan kembali kepada Presiden.
"Sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan," ujarnya.
Gratis Pendidikan Dimulai dari TK
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan penguatan pendidikan gratis sejak jenjang TK. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan Presiden Prabowo telah meminta agar kebutuhan anggaran dan skema pendidikan gratis disiapkan mulai dari pendidikan prasekolah.
Salah satu langkah yang mulai dijalankan adalah perluasan dukungan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Mulai tahun ini, dana BOS tidak hanya diberikan kepada sekolah dasar (SD), tetapi juga TK. Sementara PIP diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.
Khusus untuk TK, pemerintah menyiapkan kebijakan baru mulai 2027. Anak-anak TK yang sebelumnya belum mendapatkan PIP akan mulai memperoleh bantuan tersebut dengan nilai Rp450.000 per tahun.
"Kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun," kata Abdul Mu'ti.
Menurut Mu'ti, saat ini sekitar 23 persen TK di Indonesia berstatus negeri. Pemerintah selanjutnya akan menghitung jumlah penerima manfaat serta kebutuhan anggaran secara lebih rinci.
Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, yang menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Program tersebut mencakup satu tahun pendidikan prasekolah atau TK, enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah. Dengan skema tersebut, anak usia 5–6 tahun diarahkan memperoleh akses pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum memasuki jenjang SD.
Dengan demikian, pemerintah kini tengah menyusun kerangka pendidikan gratis yang mencakup seluruh jenjang, mulai dari TK hingga perguruan tinggi.
Rapat terbatas yang membahas program tersebut dipimpin langsung Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pertemuan dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menko PMK Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Pemerintah masih harus memfinalisasi skema, sasaran penerima, kebutuhan pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan sebelum kebijakan pendidikan gratis dari TK hingga perguruan tinggi tersebut diterapkan secara lebih luas. (*)
JAKARTA - Pemerintah mulai mematangkan program pendidikan gratis yang mencakup jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi negeri (PTN). Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri menyusun skema, tahapan, serta kebutuhan anggaran agar akses pendidikan gratis dapat diperluas secara bertahap.
Program tersebut mencakup dua agenda besar, yakni penguatan pendidikan gratis sejak tingkat prasekolah hingga pendidikan menengah serta rencana menggratiskan biaya kuliah di PTN.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah tengah menghitung kebutuhan pembiayaan untuk merealisasikan arahan Presiden Prabowo terkait penggratisan pendidikan di PTN.
Menurut Brian, penghitungan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sumber pendapatan PTN, termasuk uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya.
"Beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisa mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini," kata Brian, dikutip dari antaranews, usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Pemerintah juga mempertimbangkan pendapatan dari program pascasarjana sebagai salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mendukung skema subsidi pendidikan di PTN.
Brian mengatakan Kemendiktisaintek sebenarnya telah melakukan penghitungan sejak 2024 mengenai standar biaya pendidikan berdasarkan program studi, wilayah, serta kebutuhan pembiayaan setiap mahasiswa per tahun.
Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan besaran kebutuhan anggaran untuk program kuliah gratis. Namun, implementasinya tetap akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara dan ruang yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembahasan teknis selanjutnya akan dilakukan oleh tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Brian memperkirakan formulasi mengenai tahapan pelaksanaan program tersebut dapat ditetapkan dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan untuk kemudian dilaporkan kembali kepada Presiden.
"Sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan," ujarnya.
Gratis Pendidikan Dimulai dari TK
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan penguatan pendidikan gratis sejak jenjang TK. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan Presiden Prabowo telah meminta agar kebutuhan anggaran dan skema pendidikan gratis disiapkan mulai dari pendidikan prasekolah.
Salah satu langkah yang mulai dijalankan adalah perluasan dukungan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Mulai tahun ini, dana BOS tidak hanya diberikan kepada sekolah dasar (SD), tetapi juga TK. Sementara PIP diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.
Khusus untuk TK, pemerintah menyiapkan kebijakan baru mulai 2027. Anak-anak TK yang sebelumnya belum mendapatkan PIP akan mulai memperoleh bantuan tersebut dengan nilai Rp450.000 per tahun.
"Kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun," kata Abdul Mu'ti.
Menurut Mu'ti, saat ini sekitar 23 persen TK di Indonesia berstatus negeri. Pemerintah selanjutnya akan menghitung jumlah penerima manfaat serta kebutuhan anggaran secara lebih rinci.
Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, yang menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Program tersebut mencakup satu tahun pendidikan prasekolah atau TK, enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah. Dengan skema tersebut, anak usia 5–6 tahun diarahkan memperoleh akses pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum memasuki jenjang SD.
Dengan demikian, pemerintah kini tengah menyusun kerangka pendidikan gratis yang mencakup seluruh jenjang, mulai dari TK hingga perguruan tinggi.
Rapat terbatas yang membahas program tersebut dipimpin langsung Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pertemuan dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menko PMK Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Pemerintah masih harus memfinalisasi skema, sasaran penerima, kebutuhan pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan sebelum kebijakan pendidikan gratis dari TK hingga perguruan tinggi tersebut diterapkan secara lebih luas. (*)