PEKANBARU-Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di sejumlah wilayah Riau mendapat perhatian dari mantan Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.
Edy Natar yang kini menjabat sebagai Ketua Gerakan Masyarakat Keadilan Riau (GMKR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani dugaan praktik penimbunan serta penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Menurut Edy, pembentukan satgas harus diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Satgas tidak cukup hanya dibentuk secara administratif, tetapi harus melakukan pengawasan dan menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ia menilai persoalan kelangkaan solar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena BBM merupakan kebutuhan masyarakat dan berkaitan dengan aktivitas ekonomi.
"Seharusnya tidak perlu masyarakat sampai turun langsung menggerebek gudang penimbunan BBM. Kalau aparat tahu tugas dan tanggung jawabnya, dan punya rasa malu, seharusnya ini tidak terjadi," ujar Edy Natar, Rabu (7/10/2026).
Sebelumnya, GMKR bersama GEMA dan Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) melakukan inspeksi mendadak ke salah satu lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM bersubsidi di kawasan Tenayan Raya, Pekanbaru.
Langkah tersebut dilakukan karena adanya keresahan masyarakat terhadap kondisi distribusi solar yang dinilai masih bermasalah.
Edy mengatakan, masyarakat seharusnya tidak perlu mengambil peran aparat dengan mencari sendiri lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait segera melakukan langkah bersama untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Kita mendesak segera dibentuk satgas dan turun ke lapangan. Jangan sampai masyarakat yang harus bergerak sendiri karena persoalan ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas," katanya.
Ia berharap satgas nantinya dapat memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Pengawasan juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain melakukan pengawasan, satgas diminta tidak ragu mengambil tindakan apabila menemukan pelanggaran. Dengan langkah tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi kesulitan mendapatkan solar untuk kebutuhan sehari-hari.
Edy juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum terbuka dalam menangani persoalan kelangkaan BBM. Menurutnya, penanganan yang cepat diperlukan agar keresahan masyarakat tidak semakin meluas.
Ia menegaskan persoalan BBM bukan hanya masalah distribusi, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga harus mendapat perhatian serius dari seluruh pihak.(*)
PEKANBARU-Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di sejumlah wilayah Riau mendapat perhatian dari mantan Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.
Edy Natar yang kini menjabat sebagai Ketua Gerakan Masyarakat Keadilan Riau (GMKR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani dugaan praktik penimbunan serta penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Menurut Edy, pembentukan satgas harus diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Satgas tidak cukup hanya dibentuk secara administratif, tetapi harus melakukan pengawasan dan menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ia menilai persoalan kelangkaan solar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena BBM merupakan kebutuhan masyarakat dan berkaitan dengan aktivitas ekonomi.
"Seharusnya tidak perlu masyarakat sampai turun langsung menggerebek gudang penimbunan BBM. Kalau aparat tahu tugas dan tanggung jawabnya, dan punya rasa malu, seharusnya ini tidak terjadi," ujar Edy Natar, Rabu (7/10/2026).
Sebelumnya, GMKR bersama GEMA dan Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) melakukan inspeksi mendadak ke salah satu lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM bersubsidi di kawasan Tenayan Raya, Pekanbaru.
Langkah tersebut dilakukan karena adanya keresahan masyarakat terhadap kondisi distribusi solar yang dinilai masih bermasalah.
Edy mengatakan, masyarakat seharusnya tidak perlu mengambil peran aparat dengan mencari sendiri lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait segera melakukan langkah bersama untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Kita mendesak segera dibentuk satgas dan turun ke lapangan. Jangan sampai masyarakat yang harus bergerak sendiri karena persoalan ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas," katanya.
Ia berharap satgas nantinya dapat memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Pengawasan juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain melakukan pengawasan, satgas diminta tidak ragu mengambil tindakan apabila menemukan pelanggaran. Dengan langkah tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi kesulitan mendapatkan solar untuk kebutuhan sehari-hari.
Edy juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum terbuka dalam menangani persoalan kelangkaan BBM. Menurutnya, penanganan yang cepat diperlukan agar keresahan masyarakat tidak semakin meluas.
Ia menegaskan persoalan BBM bukan hanya masalah distribusi, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga harus mendapat perhatian serius dari seluruh pihak.(*)