JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tetap menyiagakan satuan tugas (satgas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau meski tidak ada laporan titik api maupun lahan terbakar di provinsi tersebut. Kesiapsiagaan ini dipertahankan untuk mengantisipasi kebakaran baru dan mendukung penanganan karhutla di daerah lain jika diperlukan.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan Riau merupakan satu dari tiga provinsi prioritas penanganan karhutla. Namun, saat ini tidak ada kegiatan penanganan lahan terbakar di wilayah tersebut karena tidak ada laporan kebakaran.
Direktorat Pengendalian Operasi BNPB mencatat total luas lahan yang masih ditangani akibat karhutla di Sumatera mencapai 7.219 hektare. Luas tersebut terdiri atas 5.194 hektare di Sumatera Selatan dan 2.025 hektare di Jambi.
“Meskipun demikian, keberadaan personel di Riau tetap dipertahankan agar siap sedia setiap saat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memadamkan potensi kebakaran baru maupun dikerahkan membantu penanganan di daerah lain,” kata Berton di Jakarta, seperti dilansir antaranews, Kamis (22/10/2026).
BNPB mengerahkan 33.106 personel satgas darat di tiga provinsi prioritas tersebut. Kekuatan itu mencakup 12.285 personel di Sumatera Selatan dan 5.984 personel di Jambi, sedangkan personel lainnya tetap disiagakan di Riau.
Penanganan karhutla juga didukung 17 unit armada udara utama untuk operasi pengeboman air (water bombing), patroli udara, dan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Berton mengatakan OMC harian saat ini difokuskan di Sumatera Selatan. Operasi tersebut menggunakan 4.000 kilogram es kering (dry ice) dan 800 kilogram natrium klorida (NaCl) atau garam dalam enam sorti penerbangan di sekitar Palembang, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir.
Sementara itu, OMC di Riau resmi berakhir pada 25 September 2026 setelah hujan turun secara alami di wilayah tersebut. Adapun di Jambi, operasi serupa belum dapat dilaksanakan karena pertumbuhan awan belum mendukung pelaksanaan penyemaian bahan untuk modifikasi cuaca. (*)
JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tetap menyiagakan satuan tugas (satgas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau meski tidak ada laporan titik api maupun lahan terbakar di provinsi tersebut. Kesiapsiagaan ini dipertahankan untuk mengantisipasi kebakaran baru dan mendukung penanganan karhutla di daerah lain jika diperlukan.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan Riau merupakan satu dari tiga provinsi prioritas penanganan karhutla. Namun, saat ini tidak ada kegiatan penanganan lahan terbakar di wilayah tersebut karena tidak ada laporan kebakaran.
Direktorat Pengendalian Operasi BNPB mencatat total luas lahan yang masih ditangani akibat karhutla di Sumatera mencapai 7.219 hektare. Luas tersebut terdiri atas 5.194 hektare di Sumatera Selatan dan 2.025 hektare di Jambi.
“Meskipun demikian, keberadaan personel di Riau tetap dipertahankan agar siap sedia setiap saat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memadamkan potensi kebakaran baru maupun dikerahkan membantu penanganan di daerah lain,” kata Berton di Jakarta, seperti dilansir antaranews, Kamis (22/10/2026).
BNPB mengerahkan 33.106 personel satgas darat di tiga provinsi prioritas tersebut. Kekuatan itu mencakup 12.285 personel di Sumatera Selatan dan 5.984 personel di Jambi, sedangkan personel lainnya tetap disiagakan di Riau.
Penanganan karhutla juga didukung 17 unit armada udara utama untuk operasi pengeboman air (water bombing), patroli udara, dan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Berton mengatakan OMC harian saat ini difokuskan di Sumatera Selatan. Operasi tersebut menggunakan 4.000 kilogram es kering (dry ice) dan 800 kilogram natrium klorida (NaCl) atau garam dalam enam sorti penerbangan di sekitar Palembang, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir.
Sementara itu, OMC di Riau resmi berakhir pada 25 September 2026 setelah hujan turun secara alami di wilayah tersebut. Adapun di Jambi, operasi serupa belum dapat dilaksanakan karena pertumbuhan awan belum mendukung pelaksanaan penyemaian bahan untuk modifikasi cuaca. (*)