PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
SIAK-Bupati Afni menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) harus mampu survive atau bertahan menghadapi tekanan fiskal 2026.
Hal itu disampaikan kala memimpin apel perdana pasca Idul Fitri 1447 Hijriah di lingkungan Pemkab Siak, Rabu (25/3/2026).
Pada kegiatan yang dirangkai halal bihalal tersebut, Afni mengajak ASN tetap solid, optimistis, dan menjaga kualitas pelayanan publik di tengah penurunan signifikan pendapatan daerah.
Diakui, saat ini masih terdapat kekurangan dalam kepemimpinan. Namun demikian, Afni menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Secara pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Siak, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah ini,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi tidak hanya terjadi di Siak, tetapi juga hampir seluruh daerah di Indonesia. Kewajiban pemerintah daerah tetap sama, yakni memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, meski kondisi fiskal mengalami tekanan berat.
Afni juga mengungkapkan, pada 2026 transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah mengalami pemangkasan hingga sekitar 50 persen. Kondisi ini berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan daerah lebih dari setengah triliun rupiah.
"Ini menjadi challenge bagi kita semua. Di sinilah kita diuji sebagai abdi negara, apakah tetap hadir melayani masyarakat dalam kondisi sulit,” ujarnya.
Da meminta ASN tidak terjebak dalam keluhan, melainkan fokus pada solusi dan kerja nyata.
Menurutnya, sikap bertahan dan adaptif menjadi kunci menghadapi situasi saat ini.
Selain itu, Afni menyoroti kewajiban penyesuaian belanja pegawai sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengharuskan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen paling lambat Mei 2027.
Dikatakan, kebijakan tersebut menuntut efisiensi besar di tubuh pemerintah daerah.
Meski demikian, Afni memastikan pemerintah daerah akan berupaya agar tidak ada ASN yang dirumahkan. Langkah efisiensi akan dilakukan secara terukur dan bertahap.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemkab Siak mulai menerapkan Work From Anywhere (WFA) secara terbatas, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
“WFA bukan berarti tidak bekerja. ASN tetap harus menjalankan tugas dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tukasnya. (*)
SIAK-Bupati Afni menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) harus mampu survive atau bertahan menghadapi tekanan fiskal 2026.
Hal itu disampaikan kala memimpin apel perdana pasca Idul Fitri 1447 Hijriah di lingkungan Pemkab Siak, Rabu (25/3/2026).
Pada kegiatan yang dirangkai halal bihalal tersebut, Afni mengajak ASN tetap solid, optimistis, dan menjaga kualitas pelayanan publik di tengah penurunan signifikan pendapatan daerah.
Diakui, saat ini masih terdapat kekurangan dalam kepemimpinan. Namun demikian, Afni menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Secara pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Siak, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah ini,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi tidak hanya terjadi di Siak, tetapi juga hampir seluruh daerah di Indonesia. Kewajiban pemerintah daerah tetap sama, yakni memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, meski kondisi fiskal mengalami tekanan berat.
Afni juga mengungkapkan, pada 2026 transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah mengalami pemangkasan hingga sekitar 50 persen. Kondisi ini berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan daerah lebih dari setengah triliun rupiah.
"Ini menjadi challenge bagi kita semua. Di sinilah kita diuji sebagai abdi negara, apakah tetap hadir melayani masyarakat dalam kondisi sulit,” ujarnya.
Da meminta ASN tidak terjebak dalam keluhan, melainkan fokus pada solusi dan kerja nyata.
Menurutnya, sikap bertahan dan adaptif menjadi kunci menghadapi situasi saat ini.
Selain itu, Afni menyoroti kewajiban penyesuaian belanja pegawai sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengharuskan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen paling lambat Mei 2027.
Dikatakan, kebijakan tersebut menuntut efisiensi besar di tubuh pemerintah daerah.
Meski demikian, Afni memastikan pemerintah daerah akan berupaya agar tidak ada ASN yang dirumahkan. Langkah efisiensi akan dilakukan secara terukur dan bertahap.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemkab Siak mulai menerapkan Work From Anywhere (WFA) secara terbatas, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
“WFA bukan berarti tidak bekerja. ASN tetap harus menjalankan tugas dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tukasnya. (*)