DI BALIK ribuan hektare lahan yang berubah fungsi di Taman Nasional Tesso Nilo, satu pertanyaan belum terjawab: siapa sebenarnya yang menguasainya?

Pertanyaan ini mengemuka di tengah polemik relokasi dan penertiban kawasan, sekaligus membuka kembali persoalan lama yang selama ini berjalan tanpa kejelasan yang utuh di ruang publik. 

Di lapangan, keberadaan masyarakat yang telah lama tinggal dan menggantungkan hidup di dalam kawasan menjadi fakta yang tidak dapat diabaikan. Sebagian dari mereka membuka lahan secara bertahap dan menjadikannya sumber penghidupan. Namun dalam perkembangan berikutnya, penguasaan lahan tidak lagi selalu berskala kecil. 

Dalam berbagai pengamatan, terlihat adanya pengelolaan lahan dalam skala luas yang menimbulkan pertanyaan, apakah ini semata aktivitas sporadis, atau bagian dari pola yang selama ini luput dari pengawasan. 

Sejumlah lahan di dalam kawasan diketahui dikelola atas nama kelompok atau entitas tertentu, seperti kelompok tani maupun bentuk organisasi lainnya. 

Skema ini di satu sisi memberikan legitimasi sosial, namun di sisi lain menimbulkan tanda tanya ketika luas lahan yang dikelola tidak lagi sebanding dengan kapasitas pengelolaannya. Dalam konteks ini, muncul indikasi adanya pengelolaan yang terorganisir, yang belum sepenuhnya terungkap secara terbuka. 

Pola penguasaan yang berlapis ini turut memengaruhi proses penegakan hukum. Ketika kepemilikan atau penguasaan lahan tidak berdiri secara langsung, melainkan melalui berbagai nama dan struktur, maka penelusuran terhadap pihak yang bertanggung jawab menjadi lebih kompleks. Situasi ini membuat upaya penertiban kerap berhenti pada lapisan terdepan, sementara struktur di baliknya belum sepenuhnya tersentuh. 

Dalam proses penertiban dan pemulihan kawasan yang kini dijalankan pemerintah daerah bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, langkah pendataan dan identifikasi menjadi bagian penting. 

Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana proses tersebut mampu mengurai struktur penguasaan lahan secara utuh. Tanpa kejelasan mengenai siapa yang berada di balik pengelolaan dalam skala besar, kebijakan yang diambil berpotensi hanya menyentuh permukaan persoalan.

Di sisi lain, dinamika di dalam masyarakat juga menunjukkan adanya perbedaan sikap terhadap kebijakan relokasi. Tidak seluruh warga berada pada posisi yang sama, dan tidak semua suara terwakili dalam setiap aksi yang muncul. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan di dalam kawasan tidak dapat disederhanakan sebagai satu kepentingan tunggal, melainkan terdiri dari berbagai lapisan dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda. 

Dalam konteks yang lebih luas, kawasan ini juga memiliki peran penting sebagai habitat bagi Gajah Sumatera yang kini menghadapi tekanan akibat menyempitnya ruang hidup. Perubahan fungsi kawasan tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memicu konflik antara manusia dan satwa yang semakin sering terjadi. 

Pada akhirnya, persoalan Tesso Nilo tidak cukup dijawab dengan melihat apa yang tampak di permukaan. Perubahan dalam skala luas yang berlangsung lama menuntut keberanian untuk melihat lebih dalam, membuka struktur yang selama ini tersembunyi, dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara adil dan menyeluruh. 

Tanpa itu, penertiban berisiko hanya menyentuh bagian luar, sementara persoalan sesungguhnya tetap berada di balik lapisan yang belum tersentuh. (**)