JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) resmi menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang mengelola program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kabar penggeledahan tersebut dibenarkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry.
“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan penggeledahan di kantor BGN,” kata Jeffry saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/6/2026).
Menurut Jeffry, Kejagung akan menggelar konferensi pers pada sore hari untuk menjelaskan lebih rinci terkait penggeledahan tersebut, termasuk perkara yang sedang ditangani penyidik.
Langkah Kejagung ini menjadi sorotan karena terjadi hanya berselang kurang dari 24 jam setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan total jajaran pimpinan BGN.
Sebelumnya, Selasa (2/6/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan Presiden mengganti pimpinan BGN setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga tersebut.
“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, maka pada hari ini Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam perombakan tersebut, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Ia akan didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Dengan keputusan itu, masa jabatan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, resmi berakhir.
Hingga kini Kejagung belum mengungkap perkara yang melatarbelakangi penggeledahan di kantor BGN. Namun, sejumlah isu terkait pelaksanaan program MBG sebelumnya memang sempat mencuat ke publik.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman bahkan mengaku menerima berbagai laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam implementasi program tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik jual-beli titik atau lokasi operasional dapur MBG.
“Saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik (dapur MBG),” ungkap Dudung.
Penggeledahan yang dilakukan Kejagung di tengah pergantian pucuk pimpinan BGN pun memunculkan perhatian publik. Sejumlah pihak kini menunggu penjelasan resmi dari penyidik mengenai kasus yang tengah diusut dan kaitannya dengan pengelolaan program MBG yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. (wec)
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) resmi menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang mengelola program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kabar penggeledahan tersebut dibenarkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry.
“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan penggeledahan di kantor BGN,” kata Jeffry saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/6/2026).
Menurut Jeffry, Kejagung akan menggelar konferensi pers pada sore hari untuk menjelaskan lebih rinci terkait penggeledahan tersebut, termasuk perkara yang sedang ditangani penyidik.
Langkah Kejagung ini menjadi sorotan karena terjadi hanya berselang kurang dari 24 jam setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan total jajaran pimpinan BGN.
Sebelumnya, Selasa (2/6/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan Presiden mengganti pimpinan BGN setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga tersebut.
“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, maka pada hari ini Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam perombakan tersebut, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Ia akan didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Dengan keputusan itu, masa jabatan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, resmi berakhir.
Hingga kini Kejagung belum mengungkap perkara yang melatarbelakangi penggeledahan di kantor BGN. Namun, sejumlah isu terkait pelaksanaan program MBG sebelumnya memang sempat mencuat ke publik.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman bahkan mengaku menerima berbagai laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam implementasi program tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik jual-beli titik atau lokasi operasional dapur MBG.
“Saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik (dapur MBG),” ungkap Dudung.
Penggeledahan yang dilakukan Kejagung di tengah pergantian pucuk pimpinan BGN pun memunculkan perhatian publik. Sejumlah pihak kini menunggu penjelasan resmi dari penyidik mengenai kasus yang tengah diusut dan kaitannya dengan pengelolaan program MBG yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. (wec)