AGAM-Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat bersama legislatif dan otoritas terkait mengambil langkah dalam mengurai kemacetan menahun di jalur nasional lintas Sumatera Barat-Riau.
Proyek strategis Flyover (jembatan layang) Padang Lua dipastikan segera dibangun tanpa mengorbankan geliat ekonomi lokal. Pasar Padang Lua merupakan pasar tradisional yang jadi tujuan bagi konsumen untuk mendapatkan hasil pangan segar.
Keputusan ini menjadi angin segar bagi ratusan pedagang tradisional. Pemerintah menjamin proyek infrastruktur senilai Rp 182 miliar dari APBN ini berjalan tanpa merelokasi pasar ataupun memindahkan pedagang secara permanen.
Bupati Agam, Benni Warlis mengungkapkan, keputusan untuk tidak menggusur pasar didasarkan pada pertimbangan roda ekonomi masyarakat yang sangat masif di kawasan tersebut.
"Ada pertimbangan ekonomi yang sangat besar di sana. Terdapat transaksi senilai Rp 4 miliar per hari di Pasar Padang Lua tersebut," ujar Benni, Jumat (5/6/2026).
Dikatakan, Pasar Padang Lua memiliki peran vital bagi kawasan sekitarnya. Pasar ini bukan sekadar pusat perputaran uang bagi warga Agam, melainkan juga episentrum dagang regional yang mempertemukan para pelaku ekonomi dari berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Solok hingga Kabupaten Limapuluh Kota.
Sebagai jalan tengah yang solutif, aktivitas perniagaan di Pasar Padang Lua dipastikan akan tetap berjalan normal selama proses pembangunan.
Alih-alih penggusuran, pemerintah menerapkan strategi penataan ruang pasar secara internal. "Yang penting masyarakat di pasar itu tidak terganggu, hanya ditata saja di sana. Caranya adalah dengan menggeser posisi berjualan para pedagang dalam lingkup kawasan pasar yang sama," kata Benni.
Strategi penataan ini dimungkinkan berkat kolaborasi erat dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Otoritas daerah akan memanfaatkan lahan milik PT KAI yang cukup luas di area sekitar pasar untuk memindahkan zonasi pedagang dari area depan ke area belakang.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang, Hendrialdi menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung proyek penataan ini.
Lahan rel kereta api yang terdampak akan disesuaikan secara dinamik dengan kebutuhan di lapangan. "Untuk ruang manfaat jalur (rumaja) dan ruang milik jalan (rumija), posisinya ada 12 meter di kiri dan 12 meter di kanan. Selebihnya ada lahan yang lebih luas yang bisa dimaksimalkan untuk memindahkan pedagang dari depan ke belakang," ujar Hendrialdi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade menegaskan, percepatan proyek jembatan layang ini sudah tidak bisa ditunda lagi.
Jalur penghubung antara Padang, Bukittinggi, dan Agam ini telah menjadi titik jenuh kemacetan yang menghambat logistik antarprovinsi selama puluhan tahun.
"Kita harus mencari solusi konkret. Puluhan tahun persoalan ini tidak selesai. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terganggu hanya karena kemacetan di Padang Luar," kata Andre.
Dia juga mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang kembali membuka peluang penganggaran proyek ini setelah sempat tertunda serta dukungan penuh dari PT KAI.
Andre juga menggarisbawahi pentingnya asas keadilan dalam pembangunan fasilitas publik, di mana kepentingan jutaan pengguna jalan dan hak hidup pedagang kecil harus dilindungi secara beriringan.
“Ada kepentingan yang lebih besar, memikirkan jutaan masyarakat yang setiap hari melintasi jalur ini. Namun, kita juga melindungi pedagang setempat. Pembangunan dilaksanakan tanpa ada pihak yang dikorbankan,” kata Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut.
Terkait detail teknis eksekusi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Elsa Putra Friandi menyampaikan, kajian awal mengenai penempatan pilar-pilar flyover di atas lahan PT KAI telah rampung disesuaikan.
Untuk tahap berikutnya, Pemkab Agam akan melakukan pembebasan lahan khusus pada titik turunan (ramp) flyover. Setelah desain final disusun, barulah anggaran sekitar Rp 182 miliar dari APBN akan dikucurkan untuk konstruksi fisik.
"Minggu depan, kami bersama BTP dan Pemkab Agam akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan validasi desain dan memastikan seluruh kebutuhan teknis serta lahan clear sebelum dilaporkan ke pemerintah pusat," tukasnya. (kpc)
AGAM-Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat bersama legislatif dan otoritas terkait mengambil langkah dalam mengurai kemacetan menahun di jalur nasional lintas Sumatera Barat-Riau.
Proyek strategis Flyover (jembatan layang) Padang Lua dipastikan segera dibangun tanpa mengorbankan geliat ekonomi lokal. Pasar Padang Lua merupakan pasar tradisional yang jadi tujuan bagi konsumen untuk mendapatkan hasil pangan segar.
Keputusan ini menjadi angin segar bagi ratusan pedagang tradisional. Pemerintah menjamin proyek infrastruktur senilai Rp 182 miliar dari APBN ini berjalan tanpa merelokasi pasar ataupun memindahkan pedagang secara permanen.
Bupati Agam, Benni Warlis mengungkapkan, keputusan untuk tidak menggusur pasar didasarkan pada pertimbangan roda ekonomi masyarakat yang sangat masif di kawasan tersebut.
"Ada pertimbangan ekonomi yang sangat besar di sana. Terdapat transaksi senilai Rp 4 miliar per hari di Pasar Padang Lua tersebut," ujar Benni, Jumat (5/6/2026).
Dikatakan, Pasar Padang Lua memiliki peran vital bagi kawasan sekitarnya. Pasar ini bukan sekadar pusat perputaran uang bagi warga Agam, melainkan juga episentrum dagang regional yang mempertemukan para pelaku ekonomi dari berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Solok hingga Kabupaten Limapuluh Kota.
Sebagai jalan tengah yang solutif, aktivitas perniagaan di Pasar Padang Lua dipastikan akan tetap berjalan normal selama proses pembangunan.
Alih-alih penggusuran, pemerintah menerapkan strategi penataan ruang pasar secara internal. "Yang penting masyarakat di pasar itu tidak terganggu, hanya ditata saja di sana. Caranya adalah dengan menggeser posisi berjualan para pedagang dalam lingkup kawasan pasar yang sama," kata Benni.
Strategi penataan ini dimungkinkan berkat kolaborasi erat dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Otoritas daerah akan memanfaatkan lahan milik PT KAI yang cukup luas di area sekitar pasar untuk memindahkan zonasi pedagang dari area depan ke area belakang.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang, Hendrialdi menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung proyek penataan ini.
Lahan rel kereta api yang terdampak akan disesuaikan secara dinamik dengan kebutuhan di lapangan. "Untuk ruang manfaat jalur (rumaja) dan ruang milik jalan (rumija), posisinya ada 12 meter di kiri dan 12 meter di kanan. Selebihnya ada lahan yang lebih luas yang bisa dimaksimalkan untuk memindahkan pedagang dari depan ke belakang," ujar Hendrialdi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade menegaskan, percepatan proyek jembatan layang ini sudah tidak bisa ditunda lagi.
Jalur penghubung antara Padang, Bukittinggi, dan Agam ini telah menjadi titik jenuh kemacetan yang menghambat logistik antarprovinsi selama puluhan tahun.
"Kita harus mencari solusi konkret. Puluhan tahun persoalan ini tidak selesai. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terganggu hanya karena kemacetan di Padang Luar," kata Andre.
Dia juga mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang kembali membuka peluang penganggaran proyek ini setelah sempat tertunda serta dukungan penuh dari PT KAI.
Andre juga menggarisbawahi pentingnya asas keadilan dalam pembangunan fasilitas publik, di mana kepentingan jutaan pengguna jalan dan hak hidup pedagang kecil harus dilindungi secara beriringan.
“Ada kepentingan yang lebih besar, memikirkan jutaan masyarakat yang setiap hari melintasi jalur ini. Namun, kita juga melindungi pedagang setempat. Pembangunan dilaksanakan tanpa ada pihak yang dikorbankan,” kata Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut.
Terkait detail teknis eksekusi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Elsa Putra Friandi menyampaikan, kajian awal mengenai penempatan pilar-pilar flyover di atas lahan PT KAI telah rampung disesuaikan.
Untuk tahap berikutnya, Pemkab Agam akan melakukan pembebasan lahan khusus pada titik turunan (ramp) flyover. Setelah desain final disusun, barulah anggaran sekitar Rp 182 miliar dari APBN akan dikucurkan untuk konstruksi fisik.
"Minggu depan, kami bersama BTP dan Pemkab Agam akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan validasi desain dan memastikan seluruh kebutuhan teknis serta lahan clear sebelum dilaporkan ke pemerintah pusat," tukasnya. (kpc)