PEKANBARU-Perekonomian Riau tetap menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Riau tercatat tumbuh 4,89 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), didorong oleh kinerja industri pengolahan, perdagangan, dan investasi yang tetap kuat.
Di sisi lain, pemerintah pusat menilai percepatan belanja pemerintah daerah masih menjadi pekerjaan rumah karena realisasinya belum optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto mengatakan, kondisi ekonomi nasional maupun daerah masih cukup terjaga meski dunia menghadapi tekanan akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat beserta sekutunya yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi dan harga minyak dunia.
Menurut Adnan, permintaan domestik tetap kuat, inflasi terkendali, sektor keuangan stabil, sementara APBN masih berfungsi sebagai bantalan (shock absorber) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Kondisi ekonomi Riau masih menunjukkan resiliensi yang baik. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,89 persen dengan dukungan sektor industri pengolahan, perdagangan dan investasi," ujarnya di Pekanbaru, Kamis (30/7/2026).
PAD Tumbuh Lebih dari 31 Persen
Sampai Juni 2026, realisasi pendapatan daerah di seluruh pemerintah daerah Provinsi Riau mencapai Rp12,18 triliun atau 37,41 persen dari target APBD tahun berjalan.
Secara tahunan, pendapatan daerah meningkat 2,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melonjak 31,90 persen. Selain itu, pendapatan transfer juga masih tumbuh positif sebesar 90,16 persen.
Di tingkat nasional, penerimaan negara di Riau juga menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan negara hingga Juni 2026 mencapai Rp15,25 triliun atau 52,11 persen dari target APBN.
Nilai tersebut meningkat 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Rinciannya meliputi Penerimaan pajak Rp8,63 triliun (naik 23,94 persen), Kepabeanan dan cukai Rp5,96 triliun (naik 28,73 persen) dan PNBP Rp662,15 miliar (naik 8,74 persen).
Belanja Daerah Masih Lambat
Berbeda dengan sisi pendapatan, realisasi belanja daerah hingga Juni 2026 baru mencapai Rp10,54 triliun atau 31,32 persen dari pagu APBD.
Secara tahunan, realisasi belanja bahkan mengalami kontraksi 2,56 persen.
Adnan menjelaskan, perlambatan terutama terjadi pada belanja modal, belanja transfer, serta belanja tidak terduga.
Meski demikian, kondisi tersebut membuat APBD pemerintah daerah di Riau masih mencatatkan surplus Rp1,61 triliun.
Menurutnya, surplus fiskal menunjukkan ruang anggaran masih tersedia untuk membiayai berbagai program pembangunan pada semester kedua tahun ini.
Namun ia mengingatkan, belanja pemerintah harus segera dipercepat agar mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kami akan mengundang pemerintah daerah yang realisasi belanja modal, bantuan sosial maupun subsidi masih rendah agar dilakukan percepatan pelaksanaan anggaran," kata Adnan.
Penyaluran TKD Turun
Dalam kesempatan tersebut, DJPb juga melaporkan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Juni 2026 mencapai Rp9,39 triliun atau 52,83 persen dari pagu.
Secara tahunan, penyaluran TKD mengalami kontraksi 15,51 persen. Penurunan terutama disebabkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih mencatat pertumbuhan positif.
Di sisi APBN Regional, pendapatan negara sebesar Rp15,25 triliun dengan belanja negara Rp14,01 triliun menghasilkan surplus sekitar Rp1,23 miliar hingga Juni 2026.
Penerimaan Pajak Melonjak
Kinerja penerimaan pajak di Riau juga menunjukkan tren positif. Hingga Juni 2026, penerimaan pajak mencapai Rp8,63 triliun, tumbuh 33,88 persen.
Pertumbuhan tertinggi berasal dari kelompok Pajak Penghasilan (PPh) yang meningkat 356,42 persen.
Peningkatan terbesar berasal dari PPh 25/29 Badan sektor industri pengolahan yang tumbuh 630,37 persen, disusul sektor pertanian sebesar 511,09 persen.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp5,96 triliun atau 99,13 persen dari target.
Kondisi fiskal Riau menunjukkan pendapatan pemerintah tumbuh lebih cepat dibandingkan realisasi belanja. Situasi ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan, bantuan sosial, dan belanja modal pada semester kedua 2026.
Percepatan belanja dinilai penting karena dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Riau di tengah ketidakpastian ekonomi global. (mcr)
PEKANBARU-Perekonomian Riau tetap menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Riau tercatat tumbuh 4,89 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), didorong oleh kinerja industri pengolahan, perdagangan, dan investasi yang tetap kuat.
Di sisi lain, pemerintah pusat menilai percepatan belanja pemerintah daerah masih menjadi pekerjaan rumah karena realisasinya belum optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto mengatakan, kondisi ekonomi nasional maupun daerah masih cukup terjaga meski dunia menghadapi tekanan akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat beserta sekutunya yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi dan harga minyak dunia.
Menurut Adnan, permintaan domestik tetap kuat, inflasi terkendali, sektor keuangan stabil, sementara APBN masih berfungsi sebagai bantalan (shock absorber) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Kondisi ekonomi Riau masih menunjukkan resiliensi yang baik. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,89 persen dengan dukungan sektor industri pengolahan, perdagangan dan investasi," ujarnya di Pekanbaru, Kamis (30/7/2026).
PAD Tumbuh Lebih dari 31 Persen
Sampai Juni 2026, realisasi pendapatan daerah di seluruh pemerintah daerah Provinsi Riau mencapai Rp12,18 triliun atau 37,41 persen dari target APBD tahun berjalan.
Secara tahunan, pendapatan daerah meningkat 2,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melonjak 31,90 persen. Selain itu, pendapatan transfer juga masih tumbuh positif sebesar 90,16 persen.
Di tingkat nasional, penerimaan negara di Riau juga menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan negara hingga Juni 2026 mencapai Rp15,25 triliun atau 52,11 persen dari target APBN.
Nilai tersebut meningkat 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Rinciannya meliputi Penerimaan pajak Rp8,63 triliun (naik 23,94 persen), Kepabeanan dan cukai Rp5,96 triliun (naik 28,73 persen) dan PNBP Rp662,15 miliar (naik 8,74 persen).
Belanja Daerah Masih Lambat
Berbeda dengan sisi pendapatan, realisasi belanja daerah hingga Juni 2026 baru mencapai Rp10,54 triliun atau 31,32 persen dari pagu APBD.
Secara tahunan, realisasi belanja bahkan mengalami kontraksi 2,56 persen.
Adnan menjelaskan, perlambatan terutama terjadi pada belanja modal, belanja transfer, serta belanja tidak terduga.
Meski demikian, kondisi tersebut membuat APBD pemerintah daerah di Riau masih mencatatkan surplus Rp1,61 triliun.
Menurutnya, surplus fiskal menunjukkan ruang anggaran masih tersedia untuk membiayai berbagai program pembangunan pada semester kedua tahun ini.
Namun ia mengingatkan, belanja pemerintah harus segera dipercepat agar mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kami akan mengundang pemerintah daerah yang realisasi belanja modal, bantuan sosial maupun subsidi masih rendah agar dilakukan percepatan pelaksanaan anggaran," kata Adnan.
Penyaluran TKD Turun
Dalam kesempatan tersebut, DJPb juga melaporkan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Juni 2026 mencapai Rp9,39 triliun atau 52,83 persen dari pagu.
Secara tahunan, penyaluran TKD mengalami kontraksi 15,51 persen. Penurunan terutama disebabkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih mencatat pertumbuhan positif.
Di sisi APBN Regional, pendapatan negara sebesar Rp15,25 triliun dengan belanja negara Rp14,01 triliun menghasilkan surplus sekitar Rp1,23 miliar hingga Juni 2026.
Penerimaan Pajak Melonjak
Kinerja penerimaan pajak di Riau juga menunjukkan tren positif. Hingga Juni 2026, penerimaan pajak mencapai Rp8,63 triliun, tumbuh 33,88 persen.
Pertumbuhan tertinggi berasal dari kelompok Pajak Penghasilan (PPh) yang meningkat 356,42 persen.
Peningkatan terbesar berasal dari PPh 25/29 Badan sektor industri pengolahan yang tumbuh 630,37 persen, disusul sektor pertanian sebesar 511,09 persen.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp5,96 triliun atau 99,13 persen dari target.
Kondisi fiskal Riau menunjukkan pendapatan pemerintah tumbuh lebih cepat dibandingkan realisasi belanja. Situasi ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan, bantuan sosial, dan belanja modal pada semester kedua 2026.
Percepatan belanja dinilai penting karena dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Riau di tengah ketidakpastian ekonomi global. (mcr)