PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 mencapai Rp10 triliun.Target tersebut naik sekitar Rp1,6 triliun dibandingkan APBD Riau 2026 yang ditetapkan sebesar Rp8,4 triliun.
Rencana peningkatan anggaran itu mendapat perhatian dari DPRD Riau. Legislator menilai target Rp10 triliun masih realistis selama pemerintah serius mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pencapaian target tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait optimalisasi pendapatan.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Kalau rekomendasi Pansus dijalankan, saya yakin target Rp10 triliun itu bisa dicapai,” ujar Abdullah, Kamis (27/8/2026).
Ia menyebut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai salah satu sumber yang perlu mendapat perhatian lebih serius.
Selain itu, penerimaan dari Pajak Air Permukaan (PAP) juga dinilai masih dapat ditingkatkan.
Pemprov Riau juga diminta mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan.
Abdullah menilai pengelolaan berbagai sumber tersebut harus dilakukan berdasarkan pendataan dan pengawasan yang lebih baik.
“Mulai dari PBBKB, Pajak Air Permukaan, kemudian aset. Itu masih banyak potensi yang bisa digarap maksimal sesuai dengan rekomendasi,” katanya.
Menurut Abdullah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau memiliki peran penting dalam mengejar peningkatan penerimaan tersebut.
Bapenda perlu memperkuat pendataan objek pajak, pengawasan serta penagihan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.
Ia mengingatkan, target APBD tidak akan tercapai hanya dengan menetapkan angka Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran.
Dibutuhkan kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
“Harus dibarengi dengan keseriusan tim di Bapenda dan semua pihak yang terkait dengan pendapatan,” ujarnya.
Abdullah optimistis Pemprov Riau mampu mencapai target tersebut. Namun, optimisme itu harus diikuti langkah konkret untuk memastikan setiap potensi pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah.
Jika optimalisasi berhasil dilakukan, peningkatan APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi target angka, tetapi juga memperkuat kemampuan fiskal Riau membiayai pembangunan dan pelayanan publik.(*)
PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 mencapai Rp10 triliun.Target tersebut naik sekitar Rp1,6 triliun dibandingkan APBD Riau 2026 yang ditetapkan sebesar Rp8,4 triliun.
Rencana peningkatan anggaran itu mendapat perhatian dari DPRD Riau. Legislator menilai target Rp10 triliun masih realistis selama pemerintah serius mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pencapaian target tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait optimalisasi pendapatan.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Kalau rekomendasi Pansus dijalankan, saya yakin target Rp10 triliun itu bisa dicapai,” ujar Abdullah, Kamis (27/8/2026).
Ia menyebut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai salah satu sumber yang perlu mendapat perhatian lebih serius.
Selain itu, penerimaan dari Pajak Air Permukaan (PAP) juga dinilai masih dapat ditingkatkan.
Pemprov Riau juga diminta mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan.
Abdullah menilai pengelolaan berbagai sumber tersebut harus dilakukan berdasarkan pendataan dan pengawasan yang lebih baik.
“Mulai dari PBBKB, Pajak Air Permukaan, kemudian aset. Itu masih banyak potensi yang bisa digarap maksimal sesuai dengan rekomendasi,” katanya.
Menurut Abdullah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau memiliki peran penting dalam mengejar peningkatan penerimaan tersebut.
Bapenda perlu memperkuat pendataan objek pajak, pengawasan serta penagihan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.
Ia mengingatkan, target APBD tidak akan tercapai hanya dengan menetapkan angka Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran.
Dibutuhkan kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
“Harus dibarengi dengan keseriusan tim di Bapenda dan semua pihak yang terkait dengan pendapatan,” ujarnya.
Abdullah optimistis Pemprov Riau mampu mencapai target tersebut. Namun, optimisme itu harus diikuti langkah konkret untuk memastikan setiap potensi pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah.
Jika optimalisasi berhasil dilakukan, peningkatan APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi target angka, tetapi juga memperkuat kemampuan fiskal Riau membiayai pembangunan dan pelayanan publik.(*)