PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima meminta pemerintah daerah Provinsi Riau agar memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola aset dan potensi ekonomi daerah.
Hal itu menanggapi kecilnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Aria menyoroti perlunya peningkatan kompetensi direktur hingga jajaran komisaris di lingkup BUMD. Sebab BUMD adalah harapan dari pembangunan ekonomi daerah dan berdampak bagi penerimaan daerah.
"Kapasitas dan kapabilitas dari jajaran BUMD ini perlu di upgrade lagi untuk menjadi pemain nasional atau pemain global dari segi kemampuan kompetensinya supaya BUMD semakin hari menjadi tumpuan dan harapan dari pembangunan ekonomi daerah maupun penerimaan daerah," kata Aria saat diwawancarai awak media usai memipin rapat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Kota Pekanbaru, Rabu (2/9/2026).
Aria bilang, seharusnya BUMD harus memilki cara berpikir bagaimana memberdayakan aset sehingga tidak lagi bergantung pada transfer daerah.
"Kita harapkan akses-akses memberdayakan aset daerah lewat BUMD ini menjadi hal yang penting karena transfer daerah cepat atau lambat harus mendidik daerah itu menjadi produktif dan tidak tergantung pada dana transfer daerah," ujarnya.
Di sisi lain, Aria membeberkan bahwa komisi II saat ini sedang melakukan terobosan dengan dibentuknya Direktorat Jenderal yang mengurusi BUMD di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Aria menilai Provinsi Riau memiliki kekayaan alam baik dari aspek energi hingga perkebunan.
Oleh sebab itu, ia berharap agar BUMD di Bumi Lancang Kuning ini dapat tumbuh seperti BUMD nasional melalui berbagai produk dengan nilai ekspor yang tinggi.
"Cara yang paling efektif adalah memberdayakan BUMD, apalagi Riau yang mempunyai kekhasan tentang kekayaan alamnya dari aspek energi maupun perkebunan," tutupnya. (har)
PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima meminta pemerintah daerah Provinsi Riau agar memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola aset dan potensi ekonomi daerah.
Hal itu menanggapi kecilnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Aria menyoroti perlunya peningkatan kompetensi direktur hingga jajaran komisaris di lingkup BUMD. Sebab BUMD adalah harapan dari pembangunan ekonomi daerah dan berdampak bagi penerimaan daerah.
"Kapasitas dan kapabilitas dari jajaran BUMD ini perlu di upgrade lagi untuk menjadi pemain nasional atau pemain global dari segi kemampuan kompetensinya supaya BUMD semakin hari menjadi tumpuan dan harapan dari pembangunan ekonomi daerah maupun penerimaan daerah," kata Aria saat diwawancarai awak media usai memipin rapat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Kota Pekanbaru, Rabu (2/9/2026).
Aria bilang, seharusnya BUMD harus memilki cara berpikir bagaimana memberdayakan aset sehingga tidak lagi bergantung pada transfer daerah.
"Kita harapkan akses-akses memberdayakan aset daerah lewat BUMD ini menjadi hal yang penting karena transfer daerah cepat atau lambat harus mendidik daerah itu menjadi produktif dan tidak tergantung pada dana transfer daerah," ujarnya.
Di sisi lain, Aria membeberkan bahwa komisi II saat ini sedang melakukan terobosan dengan dibentuknya Direktorat Jenderal yang mengurusi BUMD di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Aria menilai Provinsi Riau memiliki kekayaan alam baik dari aspek energi hingga perkebunan.
Oleh sebab itu, ia berharap agar BUMD di Bumi Lancang Kuning ini dapat tumbuh seperti BUMD nasional melalui berbagai produk dengan nilai ekspor yang tinggi.
"Cara yang paling efektif adalah memberdayakan BUMD, apalagi Riau yang mempunyai kekhasan tentang kekayaan alamnya dari aspek energi maupun perkebunan," tutupnya. (har)