PEKANBARU-PT Pertamina Patra Niaga menyatakan terbuka terhadap berbagai usulan perbaikan sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM), menyusul persoalan penyaluran BBM di Provinsi Riau. Namun, pembentukan satuan tugas (satgas) untuk memberantas dugaan mafia BBM di daerah itu masih dalam tahap kajian.
Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, mengatakan stok dan distribusi BBM secara nasional berjalan lancar. Meski demikian, ia mengakui terdapat persoalan khusus terkait distribusi BBM di Riau yang perlu ditindaklanjuti bersama.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat koordinasi membahas kelangkaan BBM bersama Pemerintah Provinsi Riau, anggota Komisi VI DPR RI, dan gabungan organisasi masyarakat di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10/2026).
Taufik mengatakan, Pertamina akan menindaklanjuti berbagai laporan dan masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut guna mencari solusi atas persoalan distribusi BBM di Riau. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
“Pada forum hari ini kan ada kasus khusus yang di Riau yang perlu kita tindaklanjuti bersama. Kami Pertamina akan menjadi bagian dari itu, mencari solusi yang tepat seperti apa ke depan, termasuk nanti satgas bisa mengusulkan cara pengawasan dan penyaluran BBM subsidi di masyarakat supaya tepat sasaran,” kata Taufik.
Ia menegaskan, Pertamina terbuka terhadap usulan perbaikan sistem, termasuk dalam hal pengawasan dan mekanisme penyaluran BBM. Setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas distribusi.
“Apakah sistem-sistem kami perlu diperbaiki saat ini, kalau ada usulan tentu akan kami lakukan. Artinya, semua masukan akan kami tindaklanjuti sambil nanti ada usulan dari satgas,” ujarnya.
Pembentukan Satgas Masih Dikaji.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Ismon Diondo Simatupang, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu tindak lanjut dari DPR RI terkait persoalan distribusi BBM tersebut.
Menurutnya, koordinasi telah dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pihak. Namun, langkah selanjutnya masih menunggu hasil pembahasan di tingkat pusat.
“Sesuai kewenangan (koordinasi), makanya kita menunggu dari DPR RI. Menunggu hasilnya seperti apa nanti. Kalau kewenangan, koordinasi kan ini sudah kita lakukan,” kata Ismon.
Terkait usulan pembentukan satgas pemberantasan mafia BBM, Ismon menyebut pemerintah daerah masih mengkaji langkah yang akan ditempuh, termasuk dari aspek hukum.
“Ini nanti bagaimana nanti biro hukum seperti apa ke depan,” ucapnya.
Dugaan Mafia BBM Jadi Sorotan
Sebelumnya, mantan Gubernur Riau sekaligus Ketua Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR), Edy Natar Nasution, mendorong pembentukan satgas untuk menangani dugaan penyimpangan distribusi BBM di Riau.
Menurut Edy, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut ketersediaan atau kuota BBM. Ia menduga terdapat praktik mafia yang memanfaatkan perbedaan harga antara BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan BBM nonsubsidi, seperti Pertamina Dex dan Dexlite.
Edy berharap anggota Komisi VI DPR RI dapat meneruskan persoalan tersebut kepada Kapolri agar dugaan penyimpangan di lapangan mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Di sisi lain, anggota Komisi VI DPR RI, Achmad, menilai tata kelola dan pengawasan distribusi BBM perlu diperkuat. Ia meminta Pertamina meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah kebocoran serta penyimpangan penyaluran BBM.
Dengan adanya evaluasi dan koordinasi lintas pihak, perbaikan distribusi BBM di Riau diharapkan dapat dilakukan secara konkret. Sementara itu, kepastian pembentukan satgas masih menunggu hasil kajian dan tindak lanjut dari pihak terkait.(*)
PEKANBARU-PT Pertamina Patra Niaga menyatakan terbuka terhadap berbagai usulan perbaikan sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM), menyusul persoalan penyaluran BBM di Provinsi Riau. Namun, pembentukan satuan tugas (satgas) untuk memberantas dugaan mafia BBM di daerah itu masih dalam tahap kajian.
Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, mengatakan stok dan distribusi BBM secara nasional berjalan lancar. Meski demikian, ia mengakui terdapat persoalan khusus terkait distribusi BBM di Riau yang perlu ditindaklanjuti bersama.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat koordinasi membahas kelangkaan BBM bersama Pemerintah Provinsi Riau, anggota Komisi VI DPR RI, dan gabungan organisasi masyarakat di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10/2026).
Taufik mengatakan, Pertamina akan menindaklanjuti berbagai laporan dan masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut guna mencari solusi atas persoalan distribusi BBM di Riau. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
“Pada forum hari ini kan ada kasus khusus yang di Riau yang perlu kita tindaklanjuti bersama. Kami Pertamina akan menjadi bagian dari itu, mencari solusi yang tepat seperti apa ke depan, termasuk nanti satgas bisa mengusulkan cara pengawasan dan penyaluran BBM subsidi di masyarakat supaya tepat sasaran,” kata Taufik.
Ia menegaskan, Pertamina terbuka terhadap usulan perbaikan sistem, termasuk dalam hal pengawasan dan mekanisme penyaluran BBM. Setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas distribusi.
“Apakah sistem-sistem kami perlu diperbaiki saat ini, kalau ada usulan tentu akan kami lakukan. Artinya, semua masukan akan kami tindaklanjuti sambil nanti ada usulan dari satgas,” ujarnya.
Pembentukan Satgas Masih Dikaji.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Ismon Diondo Simatupang, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu tindak lanjut dari DPR RI terkait persoalan distribusi BBM tersebut.
Menurutnya, koordinasi telah dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pihak. Namun, langkah selanjutnya masih menunggu hasil pembahasan di tingkat pusat.
“Sesuai kewenangan (koordinasi), makanya kita menunggu dari DPR RI. Menunggu hasilnya seperti apa nanti. Kalau kewenangan, koordinasi kan ini sudah kita lakukan,” kata Ismon.
Terkait usulan pembentukan satgas pemberantasan mafia BBM, Ismon menyebut pemerintah daerah masih mengkaji langkah yang akan ditempuh, termasuk dari aspek hukum.
“Ini nanti bagaimana nanti biro hukum seperti apa ke depan,” ucapnya.
Dugaan Mafia BBM Jadi Sorotan
Sebelumnya, mantan Gubernur Riau sekaligus Ketua Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR), Edy Natar Nasution, mendorong pembentukan satgas untuk menangani dugaan penyimpangan distribusi BBM di Riau.
Menurut Edy, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut ketersediaan atau kuota BBM. Ia menduga terdapat praktik mafia yang memanfaatkan perbedaan harga antara BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan BBM nonsubsidi, seperti Pertamina Dex dan Dexlite.
Edy berharap anggota Komisi VI DPR RI dapat meneruskan persoalan tersebut kepada Kapolri agar dugaan penyimpangan di lapangan mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Di sisi lain, anggota Komisi VI DPR RI, Achmad, menilai tata kelola dan pengawasan distribusi BBM perlu diperkuat. Ia meminta Pertamina meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah kebocoran serta penyimpangan penyaluran BBM.
Dengan adanya evaluasi dan koordinasi lintas pihak, perbaikan distribusi BBM di Riau diharapkan dapat dilakukan secara konkret. Sementara itu, kepastian pembentukan satgas masih menunggu hasil kajian dan tindak lanjut dari pihak terkait.(*)