JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan instruksi kepada seluruh Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk melakukan pemetaan komprehensif terkait hambatan operasional serta kebutuhan masyarakat lokal.
Salah satu isu utama yang mendapat perhatian khusus adalah ketersediaan dokumen perjalanan bagi warga di garis batas antara Indonesia dan Timor Leste. Maruli berencana membangun komunikasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi guna menjajaki alokasi paspor tanpa biaya bagi warga yang memerlukan.
“Contohnya nanti ada paspor, mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu,” kata Maruli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Instruksi tersebut disampaikan dalam pengarahan yang berlangsung secara daring pada Selasa (27/10), yang turut mencakup pembahasan mengenai rencana penyediaan paspor cuma-cuma, penanganan kebersihan lingkungan, serta inventarisasi kebutuhan fasilitas jembatan dan sarana air bersih.
Selain dokumen keimigrasian, Maruli menyoroti persoalan penanganan sampah di area PLBN. Ia menyarankan pemanfaatan mesin insinerator sebagai salah satu solusi alternatif pengelolaan limbah dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
Di samping itu, Maruli turut mengutarakan gagasan pemanfaatan teknologi guna mengonversi sampah plastik menjadi bahan bakar jenis solar. Implementasi metode ini tentunya perlu diselaraskan dengan aturan hukum serta relevansi teknologi tersebut terhadap kondisi nyata di kawasan perbatasan.
Lebih lanjut, Maruli meminta para pemimpin PLBN untuk memperluas cakupan perhatian mereka terhadap berbagai kendala yang dihadapi masyarakat di zona terpencil, khususnya terkait pemenuhan hak dasar serta ketersediaan infrastruktur pendukung.
“Penambahan daerah terpencil juga di PLBN ini supaya mempelajari kesulitan masyarakat sekitarnya. Tadi memang sudah ada masukan tentang air bersih dan lain sebagainya,” ujarnya.
Guna menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut, Maruli menginstruksikan pendataan sarana jembatan serta instalasi air bersih di masing-masing wilayah guna menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan situasi riil di lapangan.
Ia secara spesifik menyinggung rencana pembangunan jembatan berukuran sederhana dengan rentang panjang sekitar 15 meter yang pengerjaannya berpotensi melibatkan kerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) setempat.
“Jadi, untuk program jembatan dan air bersih, tolong didata di daerah-daerah. Khususnya jembatan-jembatan sederhana yang mungkin sekitar 15 meter, kita akan bisa kerjakan sendiri nanti, bekerja sama dengan Kodam di daerah-daerah ini,” tutur Maruli.
Maruli menyampaikan apresiasi atas kinerja para kepala PLBN yang telah memaparkan potret situasi di lapangan beserta berbagai hambatan di wilayah tugas masing-masing. Berbagai laporan tersebut berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan langkah penanganan yang tepat sasaran.
“Secara umum saya lihat, saya ucapkan terima kasih, semua sudah bekerja dengan baik. Memang ada beberapa yang secara umum saya sudah punya ide untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” ujarnya seperti dikutip dari antaranews.
Ia berharap berbagai masukan dari para kepala PLBN tersebut dapat segera ditindaklanjuti lewat koordinasi matang serta perencanaan yang selaras dengan karakteristik kebutuhan di setiap kawasan.
Seluruh rangkaian langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja kelembagaan BNPPDT sekaligus mengoptimalkan kualitas pelayanan publik bagi warga di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.
Saat ini, lembaga tersebut mengelola 15 PLBN terpadu yang tersebar di berbagai titik perbatasan negara. Melalui pengenalan masalah serta identifikasi kebutuhan warga secara mendalam, BNPPDT bertekad memastikan setiap program penanganan wilayah perbatasan berjalan semakin efektif dan menunjang kesejahteraan masyarakat. (*)
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan instruksi kepada seluruh Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk melakukan pemetaan komprehensif terkait hambatan operasional serta kebutuhan masyarakat lokal.
Salah satu isu utama yang mendapat perhatian khusus adalah ketersediaan dokumen perjalanan bagi warga di garis batas antara Indonesia dan Timor Leste. Maruli berencana membangun komunikasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi guna menjajaki alokasi paspor tanpa biaya bagi warga yang memerlukan.
“Contohnya nanti ada paspor, mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu,” kata Maruli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Instruksi tersebut disampaikan dalam pengarahan yang berlangsung secara daring pada Selasa (27/10), yang turut mencakup pembahasan mengenai rencana penyediaan paspor cuma-cuma, penanganan kebersihan lingkungan, serta inventarisasi kebutuhan fasilitas jembatan dan sarana air bersih.
Selain dokumen keimigrasian, Maruli menyoroti persoalan penanganan sampah di area PLBN. Ia menyarankan pemanfaatan mesin insinerator sebagai salah satu solusi alternatif pengelolaan limbah dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
Di samping itu, Maruli turut mengutarakan gagasan pemanfaatan teknologi guna mengonversi sampah plastik menjadi bahan bakar jenis solar. Implementasi metode ini tentunya perlu diselaraskan dengan aturan hukum serta relevansi teknologi tersebut terhadap kondisi nyata di kawasan perbatasan.
Lebih lanjut, Maruli meminta para pemimpin PLBN untuk memperluas cakupan perhatian mereka terhadap berbagai kendala yang dihadapi masyarakat di zona terpencil, khususnya terkait pemenuhan hak dasar serta ketersediaan infrastruktur pendukung.
“Penambahan daerah terpencil juga di PLBN ini supaya mempelajari kesulitan masyarakat sekitarnya. Tadi memang sudah ada masukan tentang air bersih dan lain sebagainya,” ujarnya.
Guna menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut, Maruli menginstruksikan pendataan sarana jembatan serta instalasi air bersih di masing-masing wilayah guna menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan situasi riil di lapangan.
Ia secara spesifik menyinggung rencana pembangunan jembatan berukuran sederhana dengan rentang panjang sekitar 15 meter yang pengerjaannya berpotensi melibatkan kerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) setempat.
“Jadi, untuk program jembatan dan air bersih, tolong didata di daerah-daerah. Khususnya jembatan-jembatan sederhana yang mungkin sekitar 15 meter, kita akan bisa kerjakan sendiri nanti, bekerja sama dengan Kodam di daerah-daerah ini,” tutur Maruli.
Maruli menyampaikan apresiasi atas kinerja para kepala PLBN yang telah memaparkan potret situasi di lapangan beserta berbagai hambatan di wilayah tugas masing-masing. Berbagai laporan tersebut berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan langkah penanganan yang tepat sasaran.
“Secara umum saya lihat, saya ucapkan terima kasih, semua sudah bekerja dengan baik. Memang ada beberapa yang secara umum saya sudah punya ide untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” ujarnya seperti dikutip dari antaranews.
Ia berharap berbagai masukan dari para kepala PLBN tersebut dapat segera ditindaklanjuti lewat koordinasi matang serta perencanaan yang selaras dengan karakteristik kebutuhan di setiap kawasan.
Seluruh rangkaian langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja kelembagaan BNPPDT sekaligus mengoptimalkan kualitas pelayanan publik bagi warga di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.
Saat ini, lembaga tersebut mengelola 15 PLBN terpadu yang tersebar di berbagai titik perbatasan negara. Melalui pengenalan masalah serta identifikasi kebutuhan warga secara mendalam, BNPPDT bertekad memastikan setiap program penanganan wilayah perbatasan berjalan semakin efektif dan menunjang kesejahteraan masyarakat. (*)