PEKANBARU – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menilai keterangan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel dalam sidang dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau justru memperkuat konstruksi pembuktian terhadap Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
Penilaian itu disampaikan JPU KPK Meyer Simanjuntak usai sidang pemeriksaan ahli di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (25/6/2026) malam.
Menurut Meyer, Reza tidak memberikan penilaian terhadap pokok perkara, melainkan menjelaskan metodologi psikologi forensik yang dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah bahwa pembuktian tidak semata-mata bergantung pada alat bukti elektronik.
"Ahli menjelaskan bahwa bukti elektronik memang dapat digunakan dalam pembuktian, tetapi bukan satu-satunya cara. Jika barang bukti elektronik hilang atau rusak, pembuktian tetap dapat dilakukan melalui alat bukti konvensional seperti keterangan saksi, ahli, surat, dan alat bukti lain yang sah," kata Meyer.
Dalam persidangan, JPU juga meminta pandangan Reza mengenai hubungan atasan dan bawahan dalam tindak pidana korupsi. Menurut Reza, hubungan tersebut dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yakni superior responsibility defense dari sisi atasan dan superior order defense dari sisi bawahan.
"Dua pendekatan itu saling berkaitan. Jika unsur-unsurnya terpenuhi, keduanya dapat membentuk satu kesatuan dalam analisis," ujar Reza di hadapan majelis hakim.
Ia menjelaskan, superior responsibility defense menguji empat aspek, yakni hubungan atasan-bawahan, adanya kontrol efektif, pengetahuan atasan atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya, serta tindakan yang diambil setelah mengetahui perbuatan tersebut.
Sementara superior order defense menitikberatkan pada kejelasan instruksi atasan, ada atau tidaknya pilihan bagi bawahan untuk menolak perintah, serta risiko yang dihadapi apabila perintah itu tidak dijalankan.
JPU kemudian menanyakan apakah pendekatan psikologi forensik dapat menggunakan metode merangkai berbagai fakta layaknya kepingan puzzle untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi.
Reza menegaskan, pendekatan tersebut bukan hanya dapat digunakan, tetapi justru harus dilakukan agar analisis menjadi utuh.
"Bukan hanya bisa, tetapi harus. Data harus memadai dan komprehensif, tidak boleh parsial. Seluruh informasi harus dirangkai dan dimasukkan ke dalam unsur-unsur yang diuji dalam psikologi forensik," tegasnya.
Meyer mengatakan, pandangan itu sejalan dengan metode yang digunakan penuntut umum dalam membangun perkara. Menurutnya, dugaan korupsi tidak dapat dipisahkan menjadi peristiwa-peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan harus dipandang sebagai satu rangkaian yang utuh, mulai dari dugaan ancaman, permintaan uang, hingga penyerahan uang.
Persidangan juga membahas penggunaan kode atau simbol dalam komunikasi. Menjawab pertanyaan JPU, Reza menjelaskan bahwa penafsiran terhadap pesan berkode harus dilakukan dengan metode yang terukur dan, idealnya, didukung pedoman maupun keahlian khusus.
"Jika belum ada panduan, maka dapat dihadirkan ahli yang relevan untuk memberikan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang jelas, itu bukan ranah psikologi forensik," ujarnya.
Reza juga mengingatkan bahwa pengirim dan penerima pesan belum tentu memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu kode. Karena itu, kesamaan tafsir tidak boleh diasumsikan begitu saja dalam proses pembuktian.
"Kita tidak bisa serta-merta berasumsi bahwa pengirim dan penerima kode memiliki penafsiran yang sama. Justru hal itu harus diuji secara objektif," katanya.
Berdasarkan keseluruhan keterangan ahli tersebut, Meyer menegaskan bahwa metodologi yang dipaparkan Reza selaras dengan pendekatan pembuktian yang digunakan JPU KPK.
"Ketika metodologi yang dijelaskan ahli dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, menurut kami unsur-unsurnya menjadi relevan dan semakin mendukung pembuktian dakwaan," ujar Meyer. (ric)
PEKANBARU – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menilai keterangan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel dalam sidang dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau justru memperkuat konstruksi pembuktian terhadap Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
Penilaian itu disampaikan JPU KPK Meyer Simanjuntak usai sidang pemeriksaan ahli di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (25/6/2026) malam.
Menurut Meyer, Reza tidak memberikan penilaian terhadap pokok perkara, melainkan menjelaskan metodologi psikologi forensik yang dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah bahwa pembuktian tidak semata-mata bergantung pada alat bukti elektronik.
"Ahli menjelaskan bahwa bukti elektronik memang dapat digunakan dalam pembuktian, tetapi bukan satu-satunya cara. Jika barang bukti elektronik hilang atau rusak, pembuktian tetap dapat dilakukan melalui alat bukti konvensional seperti keterangan saksi, ahli, surat, dan alat bukti lain yang sah," kata Meyer.
Dalam persidangan, JPU juga meminta pandangan Reza mengenai hubungan atasan dan bawahan dalam tindak pidana korupsi. Menurut Reza, hubungan tersebut dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yakni superior responsibility defense dari sisi atasan dan superior order defense dari sisi bawahan.
"Dua pendekatan itu saling berkaitan. Jika unsur-unsurnya terpenuhi, keduanya dapat membentuk satu kesatuan dalam analisis," ujar Reza di hadapan majelis hakim.
Ia menjelaskan, superior responsibility defense menguji empat aspek, yakni hubungan atasan-bawahan, adanya kontrol efektif, pengetahuan atasan atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya, serta tindakan yang diambil setelah mengetahui perbuatan tersebut.
Sementara superior order defense menitikberatkan pada kejelasan instruksi atasan, ada atau tidaknya pilihan bagi bawahan untuk menolak perintah, serta risiko yang dihadapi apabila perintah itu tidak dijalankan.
JPU kemudian menanyakan apakah pendekatan psikologi forensik dapat menggunakan metode merangkai berbagai fakta layaknya kepingan puzzle untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi.
Reza menegaskan, pendekatan tersebut bukan hanya dapat digunakan, tetapi justru harus dilakukan agar analisis menjadi utuh.
"Bukan hanya bisa, tetapi harus. Data harus memadai dan komprehensif, tidak boleh parsial. Seluruh informasi harus dirangkai dan dimasukkan ke dalam unsur-unsur yang diuji dalam psikologi forensik," tegasnya.
Meyer mengatakan, pandangan itu sejalan dengan metode yang digunakan penuntut umum dalam membangun perkara. Menurutnya, dugaan korupsi tidak dapat dipisahkan menjadi peristiwa-peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan harus dipandang sebagai satu rangkaian yang utuh, mulai dari dugaan ancaman, permintaan uang, hingga penyerahan uang.
Persidangan juga membahas penggunaan kode atau simbol dalam komunikasi. Menjawab pertanyaan JPU, Reza menjelaskan bahwa penafsiran terhadap pesan berkode harus dilakukan dengan metode yang terukur dan, idealnya, didukung pedoman maupun keahlian khusus.
"Jika belum ada panduan, maka dapat dihadirkan ahli yang relevan untuk memberikan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang jelas, itu bukan ranah psikologi forensik," ujarnya.
Reza juga mengingatkan bahwa pengirim dan penerima pesan belum tentu memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu kode. Karena itu, kesamaan tafsir tidak boleh diasumsikan begitu saja dalam proses pembuktian.
"Kita tidak bisa serta-merta berasumsi bahwa pengirim dan penerima kode memiliki penafsiran yang sama. Justru hal itu harus diuji secara objektif," katanya.
Berdasarkan keseluruhan keterangan ahli tersebut, Meyer menegaskan bahwa metodologi yang dipaparkan Reza selaras dengan pendekatan pembuktian yang digunakan JPU KPK.
"Ketika metodologi yang dijelaskan ahli dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, menurut kami unsur-unsurnya menjadi relevan dan semakin mendukung pembuktian dakwaan," ujar Meyer. (ric)