JAKARTA - Pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi berganti. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kapolri dan selanjutnya dipercaya Presiden Prabowo menduduki posisi baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Pergantian tersebut berlangsung dalam rangkaian reshuffle pemerintahan yang juga menyentuh sejumlah posisi strategis di Kabinet Merah Putih dan lembaga negara.

Sebelum pelantikan di Istana, pergantian pucuk pimpinan Polri telah mendapat persetujuan DPR RI. Rapat Paripurna DPR pada Kamis pagi menyetujui pemberhentian dengan hormat Listyo Sigit sekaligus mengesahkan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

Proses itu merupakan tindak lanjut Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Komisi III DPR sebelumnya juga menyetujui Suyudi secara aklamasi setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pergantian dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dan pelantikan dipercepat untuk memastikan tidak terjadi kekosongan di pucuk pimpinan Polri.

Suyudi Naik ke Puncak Polri

Dirangkum dari sejumlah kanal berita, Suyudi Ario Seto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Sebelum dipercaya menjadi Kapolri, ia menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kariernya di kepolisian banyak bersentuhan dengan bidang reserse dan penegakan hukum. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan kewilayahan, antara lain Kapolres Metro Jakarta Pusat, Wakapolda Metro Jaya hingga Kapolda Banten.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Suyudi membawa visi “Polri Bersama Masyarakat”. Ia juga menyoroti perlunya pembenahan pelayanan kepolisian, respons terhadap laporan masyarakat, transparansi penanganan perkara serta upaya menghilangkan fenomena no viral, no justice.

Suyudi menegaskan kritik dan keluhan masyarakat harus menjadi bagian dari evaluasi institusi. Ia juga menyatakan Polri tidak boleh mengambil alih fungsi kementerian atau lembaga lain, melainkan fokus menjaga keamanan, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dan menindak tindak pidana sesuai aturan.

Listyo Sigit Kini Kepala Staf Kepresidenan

Sementara itu, setelah lebih dari lima tahun memimpin Polri, Listyo Sigit kini memasuki posisi baru di lingkungan Istana.

Presiden Prabowo melantik Listyo sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 105P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria yang ditetapkan pada 30 September 2026.

Dalam prosesi pelantikan, Listyo mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo dan kemudian menandatangani berita acara pelantikan.

Posisi Dudung selanjutnya bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Dengan demikian, pergantian Kapolri hari ini tidak hanya mengakhiri masa kepemimpinan Listyo Sigit di Korps Bhayangkara, tetapi sekaligus menempatkannya dalam struktur inti pemerintahan di lingkungan Kantor Staf Kepresidenan.

Prosesi Pelantikan

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memandu langsung pengucapan sumpah dan janji para pejabat yang dilantik.

Prabowo terlebih dahulu menanyakan kesediaan para pejabat untuk diambil sumpah dan janji sesuai agama masing-masing. Para pejabat kemudian menyatakan kesediaannya sebelum sumpah jabatan dibacakan.

Inti sumpah tersebut menegaskan kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan lurus, serta melaksanakan tugas demi pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pesan tersebut menjadi bagian penting dari pergantian sejumlah pejabat strategis yang dilakukan Presiden Prabowo pada awal Oktober ini: perubahan jabatan diikuti tuntutan pengabdian, tanggung jawab dan pelaksanaan tugas sesuai konstitusi.

Bukan Hanya Kapolri, Kabinet Juga Bergeser

Pelantikan Suyudi dan Listyo berlangsung bersamaan dengan perombakan sejumlah posisi dalam Kabinet Merah Putih.

Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri kini dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menggantikan Pratikno.

Posisi Menteri Luar Negeri kemudian dipercayakan kepada Arrmanatha Christiawan Nasir.

Bahlil Lahadalia mendapat tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi. Bahlil tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM sehingga untuk sementara merangkap jabatan.

Sementara itu, Muhammad Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian.

Sejumlah posisi wakil menteri juga mengalami perubahan. Mereka antara lain Dradjad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Nurkholisoh Ibnu Aman dan Lucky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Di tingkat lembaga, Presiden juga melantik Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional dan Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, Nusran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI. Untuk struktur Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran dipercaya sebagai Wakil Kepala Badan Otorita.

Babak Baru Polri

Pergantian Suyudi Ario Seto dan Listyo Sigit menandai babak baru di tubuh Polri.

Listyo Sigit sebelumnya memimpin Polri sejak Januari 2021 setelah menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis. Di bawah kepemimpinannya, Polri mengusung transformasi dengan konsep Presisi—Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

Kini tongkat komando Korps Bhayangkara berpindah kepada Suyudi.

Dengan latar belakang panjang di bidang reserse, pengalaman memimpin satuan kewilayahan dan pengalaman terakhir sebagai Kepala BNN, Suyudi memasuki periode kepemimpinan baru dengan agenda yang telah ia paparkan di DPR: memperkuat hubungan polisi dengan masyarakat, meningkatkan respons terhadap laporan, memperkuat transparansi penanganan perkara dan membenahi pelayanan publik.

Pergantian ini sekaligus menempatkan Listyo Sigit di lingkungan Istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sementara Dudung Abdurachman mengambil posisi Menko Polkam.

Dua pergeseran tersebut membuat pelantikan 1 Oktober 2026 bukan sekadar pergantian Kapolri, tetapi menjadi bagian dari penataan ulang sejumlah posisi strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (**)