JAKARTA - Struktur kekuasaan di Iran dilaporkan mengalami pergeseran drastis setelah Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengambil alih kendali penuh atas keputusan strategis negara di tengah perang melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Mengutip laporan Reuters pada Selasa (28/4/2026), tatanan baru ini muncul menyusul tewasnya Ayatollah Ali Khamenei yang selama ini menjadi pemegang otoritas tunggal di Teheran.
Meskipun putra mendiang, Mojtaba Khamenei, telah naik takhta sebagai Pemimpin Tertinggi. Namun sejumlah sumber internal menyebut posisinya kini hanya sebagai pemberi restu atau legitimasi atas keputusan yang telah dirumuskan oleh para jenderal IRGC. Kondisi Mojtaba yang menderita luka parah akibat serangan udara di awal perang membuatnya terisolasi dan jarang muncul di publik.
"Warga Iran sangat lambat dalam merespons. Tampaknya tidak ada satu struktur komando pengambilan keputusan yang tunggal. Terkadang, mereka membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari hanya untuk merespons," ujar seorang pejabat senior pemerintah Pakistan yang terlibat dalam mediasi damai antara Iran dan AS, dikutip Rabu (29/4/2026).
Dominasi militer dalam politik Iran ini dipicu oleh situasi darurat perang yang memusatkan kekuasaan pada Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) dan para komandan lapangan. Nama Ahmad Vahidi, komandan IRGC, disebut-sebut sebagai sosok paling berpengaruh saat ini yang mengatur strategi tempur sekaligus menentukan arah negosiasi gencatan senjata.
Para analis menilai bahwa peran Mojtaba saat ini tidak lagi bersifat komando seperti ayahnya, melainkan lebih kepada upaya menjaga konsensus institusional agar rezim tetap terlihat solid. Namun, secara praktis, pengaruh para ulama mulai tergerus oleh dominasi sektor keamanan.
"Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan-kesepakatan besar mungkin melewati dia, tetapi saya tidak bisa membayangkan dia berani membatalkan keputusan Dewan Keamanan Nasional. Bagaimana dia bisa menentang pihak-pihak yang menjalankan upaya perang?" kata analis Iran, Arash Azizi.
Di sisi lain, negosiasi dengan Washington masih menemui jalan buntu meskipun Iran telah mengajukan proposal baru yang memisahkan isu nuklir dengan penyelesaian konflik di Teluk. AS tetap bersikeras bahwa masalah nuklir harus dibahas sejak awal, sementara IRGC enggan terlihat lemah di meja diplomasi.
Mantan negosiator AS, Aaron David Miller, menyebut fenomena ini sebagai pergeseran fundamental dalam cara Iran dikelola, di mana pengaruh "kekuatan keras" kini jauh melampaui "kekuatan ilahi" para ulama.
"Kita telah beralih dari kekuasaan ilahi ke kekuasaan keras. Dari pengaruh ulama ke pengaruh Korps Garda Revolusi. Inilah cara Iran diperintah sekarang," ujar Miller.
Hingga saat ini, pihak Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan komentar resmi terkait laporan perpecahan struktur kekuasaan tersebut. Namun, para pejabat Teheran sebelumnya selalu membantah adanya keretakan di internal mereka dalam menghadapi tekanan luar negeri. (cnbc)
JAKARTA - Struktur kekuasaan di Iran dilaporkan mengalami pergeseran drastis setelah Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengambil alih kendali penuh atas keputusan strategis negara di tengah perang melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Mengutip laporan Reuters pada Selasa (28/4/2026), tatanan baru ini muncul menyusul tewasnya Ayatollah Ali Khamenei yang selama ini menjadi pemegang otoritas tunggal di Teheran.
Meskipun putra mendiang, Mojtaba Khamenei, telah naik takhta sebagai Pemimpin Tertinggi. Namun sejumlah sumber internal menyebut posisinya kini hanya sebagai pemberi restu atau legitimasi atas keputusan yang telah dirumuskan oleh para jenderal IRGC. Kondisi Mojtaba yang menderita luka parah akibat serangan udara di awal perang membuatnya terisolasi dan jarang muncul di publik.
"Warga Iran sangat lambat dalam merespons. Tampaknya tidak ada satu struktur komando pengambilan keputusan yang tunggal. Terkadang, mereka membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari hanya untuk merespons," ujar seorang pejabat senior pemerintah Pakistan yang terlibat dalam mediasi damai antara Iran dan AS, dikutip Rabu (29/4/2026).
Dominasi militer dalam politik Iran ini dipicu oleh situasi darurat perang yang memusatkan kekuasaan pada Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) dan para komandan lapangan. Nama Ahmad Vahidi, komandan IRGC, disebut-sebut sebagai sosok paling berpengaruh saat ini yang mengatur strategi tempur sekaligus menentukan arah negosiasi gencatan senjata.
Para analis menilai bahwa peran Mojtaba saat ini tidak lagi bersifat komando seperti ayahnya, melainkan lebih kepada upaya menjaga konsensus institusional agar rezim tetap terlihat solid. Namun, secara praktis, pengaruh para ulama mulai tergerus oleh dominasi sektor keamanan.
"Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan-kesepakatan besar mungkin melewati dia, tetapi saya tidak bisa membayangkan dia berani membatalkan keputusan Dewan Keamanan Nasional. Bagaimana dia bisa menentang pihak-pihak yang menjalankan upaya perang?" kata analis Iran, Arash Azizi.
Di sisi lain, negosiasi dengan Washington masih menemui jalan buntu meskipun Iran telah mengajukan proposal baru yang memisahkan isu nuklir dengan penyelesaian konflik di Teluk. AS tetap bersikeras bahwa masalah nuklir harus dibahas sejak awal, sementara IRGC enggan terlihat lemah di meja diplomasi.
Mantan negosiator AS, Aaron David Miller, menyebut fenomena ini sebagai pergeseran fundamental dalam cara Iran dikelola, di mana pengaruh "kekuatan keras" kini jauh melampaui "kekuatan ilahi" para ulama.
"Kita telah beralih dari kekuasaan ilahi ke kekuasaan keras. Dari pengaruh ulama ke pengaruh Korps Garda Revolusi. Inilah cara Iran diperintah sekarang," ujar Miller.
Hingga saat ini, pihak Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan komentar resmi terkait laporan perpecahan struktur kekuasaan tersebut. Namun, para pejabat Teheran sebelumnya selalu membantah adanya keretakan di internal mereka dalam menghadapi tekanan luar negeri. (cnbc)