JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif. Bahkan, Prabowo menyinggung adanya dugaan laporan keuntungan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Prabowo menyampaikan hal itu saat berpidato di hadapan anggota parlemen, Jumat (14/8/2026). Ia mengatakan pemerintah menemukan persoalan tersebut setelah melakukan penataan terhadap BUMN melalui Danantara.
“Saya laporkan semua, saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, ngarang aja itu untungnya,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan serius dalam tata kelola perusahaan negara. Jika laporan keuntungan tidak menggambarkan kondisi bisnis yang sebenarnya, kinerja direksi dan pengelolaan BUMN pun patut dipertanyakan.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Menurut dia, jumlah tersebut terlalu besar karena di dalamnya terdapat banyak perusahaan yang tidak produktif, ditambah struktur direksi dan komisaris yang berlapis.
“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujarnya.
290 BUMN Sudah Ditutup
Sebagai bagian dari penataan, pemerintah disebut telah menutup 290 BUMN. Jumlah itu masih akan dikurangi hingga akhir tahun dengan target hanya menyisakan paling banyak 300 BUMN.
“Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” kata Prabowo.
Ia menegaskan hanya perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah yang akan dipertahankan.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” ujarnya.
Prabowo juga menyebut restrukturisasi BUMN telah menghemat biaya operasional sekitar Rp50 triliun. Penghematan tersebut antara lain berasal dari pengurangan biaya gaji direksi dan komisaris serta sewa gedung.
“Ini artinya setiap tahun 50 triliun rupiah tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif,” kata Prabowo.
Menurutnya, dana yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, serta program yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Prabowo menegaskan bahwa BUMN merupakan aset seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, perusahaan negara tidak boleh dikelola hanya untuk kepentingan jajaran direksi, komisaris, ataupun kelompok tertentu.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegasnya.
Kritik Prabowo terhadap klaim keuntungan BUMN tersebut sekaligus menempatkan transparansi laporan kinerja perusahaan negara sebagai salah satu persoalan yang menjadi sorotan dalam agenda restrukturisasi. Pemerintah kini mengarahkan BUMN yang dipertahankan agar benar-benar produktif dan memberikan nilai tambah bagi negara. (*)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif. Bahkan, Prabowo menyinggung adanya dugaan laporan keuntungan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Prabowo menyampaikan hal itu saat berpidato di hadapan anggota parlemen, Jumat (14/8/2026). Ia mengatakan pemerintah menemukan persoalan tersebut setelah melakukan penataan terhadap BUMN melalui Danantara.
“Saya laporkan semua, saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, ngarang aja itu untungnya,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan serius dalam tata kelola perusahaan negara. Jika laporan keuntungan tidak menggambarkan kondisi bisnis yang sebenarnya, kinerja direksi dan pengelolaan BUMN pun patut dipertanyakan.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Menurut dia, jumlah tersebut terlalu besar karena di dalamnya terdapat banyak perusahaan yang tidak produktif, ditambah struktur direksi dan komisaris yang berlapis.
“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujarnya.
290 BUMN Sudah Ditutup
Sebagai bagian dari penataan, pemerintah disebut telah menutup 290 BUMN. Jumlah itu masih akan dikurangi hingga akhir tahun dengan target hanya menyisakan paling banyak 300 BUMN.
“Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” kata Prabowo.
Ia menegaskan hanya perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah yang akan dipertahankan.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” ujarnya.
Prabowo juga menyebut restrukturisasi BUMN telah menghemat biaya operasional sekitar Rp50 triliun. Penghematan tersebut antara lain berasal dari pengurangan biaya gaji direksi dan komisaris serta sewa gedung.
“Ini artinya setiap tahun 50 triliun rupiah tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif,” kata Prabowo.
Menurutnya, dana yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, serta program yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Prabowo menegaskan bahwa BUMN merupakan aset seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, perusahaan negara tidak boleh dikelola hanya untuk kepentingan jajaran direksi, komisaris, ataupun kelompok tertentu.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegasnya.
Kritik Prabowo terhadap klaim keuntungan BUMN tersebut sekaligus menempatkan transparansi laporan kinerja perusahaan negara sebagai salah satu persoalan yang menjadi sorotan dalam agenda restrukturisasi. Pemerintah kini mengarahkan BUMN yang dipertahankan agar benar-benar produktif dan memberikan nilai tambah bagi negara. (*)