PEKANBARU - Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto untuk mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan dalam demonstrasi di Kantor Gubernur Riau, Senin (26/10/2026) yang menyoroti kegagalan pemerintah penanganan kabut asap di Riau.
Ketua Umum PW KAMMI, Febriansyah mengatakan pihaknya kecewa karena SF Hariyanto tidak menemui massa sesuai waktu yang dijanjikan. Menurut Febriansyah, gubernur beralasan sedang menjalani terapi.
Bagi KAMMI, kondisi tersebut menjadi persoalan ketika pemerintahan daerah dinilai tidak berjalan optimal. Febriansyah menilai, jika alasan kesehatan terus menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan, SF Hariyanto sebaiknya mengundurkan diri.
“Kami kecewa. Kita lihat hari ini, karena janjinya sore untuk menemui kami, ternyata beliau terapi. Kalau karena alasan kesehatan beliau tidak bisa menjalankan pemerintahan ini, daripada autopilot terus dengan alasan kesehatan, lebih baik kita desak beliau untuk mundur saja,” kata Febriansyah saat diwawancarai awak media di sela demonstrasi.
Febriansyah bilang, desakan mundur itu juga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pemerintahan Provinsi Riau. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menanggung dampak apabila roda pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Lebih baik, daripada Pemprov ini autopilot, beliau mundur. Karena memang itu jadi target kami,” ujarnya.
Febriansyah menambahkan, apabila mendapat kesempatan beraudiensi, KAMMI berencana menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka meminta agar SF Hariyanto tidak ditetapkan sebagai gubernur definitif dengan alasan kesehatan.
“Target kita ingin menyurati Kemendagri agar segera tidak mendefinitifkan beliau dengan alasan kesehatan. Lebih baik kita desak beliau untuk mundur,” bebernya.
Desakan ini disampaikan KAMMI dalam aksi yang menyoroti penanganan kabut asap di Riau. Namun, dalam pernyataannya, Febriansyah juga menyoroti persoalan kepemimpinan dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (har)
PEKANBARU - Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto untuk mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan dalam demonstrasi di Kantor Gubernur Riau, Senin (26/10/2026) yang menyoroti kegagalan pemerintah penanganan kabut asap di Riau.
Ketua Umum PW KAMMI, Febriansyah mengatakan pihaknya kecewa karena SF Hariyanto tidak menemui massa sesuai waktu yang dijanjikan. Menurut Febriansyah, gubernur beralasan sedang menjalani terapi.
Bagi KAMMI, kondisi tersebut menjadi persoalan ketika pemerintahan daerah dinilai tidak berjalan optimal. Febriansyah menilai, jika alasan kesehatan terus menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan, SF Hariyanto sebaiknya mengundurkan diri.
“Kami kecewa. Kita lihat hari ini, karena janjinya sore untuk menemui kami, ternyata beliau terapi. Kalau karena alasan kesehatan beliau tidak bisa menjalankan pemerintahan ini, daripada autopilot terus dengan alasan kesehatan, lebih baik kita desak beliau untuk mundur saja,” kata Febriansyah saat diwawancarai awak media di sela demonstrasi.
Febriansyah bilang, desakan mundur itu juga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pemerintahan Provinsi Riau. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menanggung dampak apabila roda pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Lebih baik, daripada Pemprov ini autopilot, beliau mundur. Karena memang itu jadi target kami,” ujarnya.
Febriansyah menambahkan, apabila mendapat kesempatan beraudiensi, KAMMI berencana menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka meminta agar SF Hariyanto tidak ditetapkan sebagai gubernur definitif dengan alasan kesehatan.
“Target kita ingin menyurati Kemendagri agar segera tidak mendefinitifkan beliau dengan alasan kesehatan. Lebih baik kita desak beliau untuk mundur,” bebernya.
Desakan ini disampaikan KAMMI dalam aksi yang menyoroti penanganan kabut asap di Riau. Namun, dalam pernyataannya, Febriansyah juga menyoroti persoalan kepemimpinan dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (har)