PEKANBARU – Sekolah-sekolah swasta di Kota Pekanbaru menghadapi situasi sulit pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar merosot tajam, seiring meningkatnya daya tampung sekolah negeri.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta Kota Pekanbaru, Muhammad Faisal, menilai kondisi tersebut terjadi karena kebijakan yang memperbolehkan sekolah negeri menerima hingga 40 siswa dalam satu rombongan belajar. Akibatnya, peluang sekolah swasta mendapatkan peserta didik baru semakin menyempit.
"Kami tidak melihat adanya langkah pemerintah," kata Faisal di Pekanbaru, Sabtu (28/6/2026), seperti dikutip antaranews.
Menurutnya, dampak kebijakan itu sudah sangat terasa. Ia mencontohkan salah satu sekolah swasta yang baru memperoleh 14 pendaftar dari kuota 100 siswa, meski proses SPMB masih berlangsung. Ironisnya, sebagian besar pendaftar tersebut justru berasal dari luar Kota Pekanbaru.
Tak hanya kesulitan mendapatkan murid baru, sekolah swasta juga menghadapi persoalan perpindahan siswa ke sekolah negeri setiap memasuki tahun ajaran baru. Kondisi itu membuat jumlah peserta didik terus menyusut dan mengganggu keberlangsungan operasional sekolah.
Di sisi lain, sekolah swasta juga mengeluhkan belum cairnya dana afirmasi yang dijanjikan pemerintah selama dua tahun terakhir. Padahal, program tersebut digadang-gadang dapat membebaskan siswa dari seluruh biaya pendidikan.
"Kami juga diimingi dana afirmasi yang membebaskan siswa dari seluruh biaya, tapi sudah dua tahun belakangan tidak dibayar. Ini sama saja dengan membunuh kami," ujar Faisal.
Persoalan lain yang turut membebani sekolah swasta adalah belum adanya kepastian pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Ketidakjelasan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pembiayaan operasional sekolah, termasuk pemenuhan beban mengajar guru yang telah mengantongi sertifikasi.
MKKS Swasta Kota Pekanbaru berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan SPMB yang dinilai semakin memperlebar kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. Mereka juga mendesak agar dana afirmasi serta BOSDA segera direalisasikan demi menjaga keberlangsungan layanan pendidikan swasta di Kota Pekanbaru. (**)
PEKANBARU – Sekolah-sekolah swasta di Kota Pekanbaru menghadapi situasi sulit pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar merosot tajam, seiring meningkatnya daya tampung sekolah negeri.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta Kota Pekanbaru, Muhammad Faisal, menilai kondisi tersebut terjadi karena kebijakan yang memperbolehkan sekolah negeri menerima hingga 40 siswa dalam satu rombongan belajar. Akibatnya, peluang sekolah swasta mendapatkan peserta didik baru semakin menyempit.
"Kami tidak melihat adanya langkah pemerintah," kata Faisal di Pekanbaru, Sabtu (28/6/2026), seperti dikutip antaranews.
Menurutnya, dampak kebijakan itu sudah sangat terasa. Ia mencontohkan salah satu sekolah swasta yang baru memperoleh 14 pendaftar dari kuota 100 siswa, meski proses SPMB masih berlangsung. Ironisnya, sebagian besar pendaftar tersebut justru berasal dari luar Kota Pekanbaru.
Tak hanya kesulitan mendapatkan murid baru, sekolah swasta juga menghadapi persoalan perpindahan siswa ke sekolah negeri setiap memasuki tahun ajaran baru. Kondisi itu membuat jumlah peserta didik terus menyusut dan mengganggu keberlangsungan operasional sekolah.
Di sisi lain, sekolah swasta juga mengeluhkan belum cairnya dana afirmasi yang dijanjikan pemerintah selama dua tahun terakhir. Padahal, program tersebut digadang-gadang dapat membebaskan siswa dari seluruh biaya pendidikan.
"Kami juga diimingi dana afirmasi yang membebaskan siswa dari seluruh biaya, tapi sudah dua tahun belakangan tidak dibayar. Ini sama saja dengan membunuh kami," ujar Faisal.
Persoalan lain yang turut membebani sekolah swasta adalah belum adanya kepastian pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Ketidakjelasan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pembiayaan operasional sekolah, termasuk pemenuhan beban mengajar guru yang telah mengantongi sertifikasi.
MKKS Swasta Kota Pekanbaru berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan SPMB yang dinilai semakin memperlebar kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. Mereka juga mendesak agar dana afirmasi serta BOSDA segera direalisasikan demi menjaga keberlangsungan layanan pendidikan swasta di Kota Pekanbaru. (**)